Breaking News:

Pemda TTS Berlakukan PPKM, Rumah Makan dan Swalayan Hanya Dibuka Sampai Jam 6 Sore

Pemberlakuan PPKM sendiri akan dimulai esok, 25 Januari hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penulis: Dion Kota | Editor: Rosalina Woso
Pemda TTS Berlakukan PPKM, Rumah Makan dan Swalayan Hanya Dibuka Sampai Jam 6 Sore
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Surat instruksi Bupati TTS terkait pemberlakuan PPKM di Kabupaten TTS

Pemda TTS Berlakukan PPKM, Rumah Makan dan Swalayan Hanya Dibuka Sampai Jam 6 Sore

POS-KUPANG.COM | SOE -- Sebagai upaya mencegah, mengendali dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten TTS, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun telah mengeluarkan surat instruksi Bupati TTS Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten TTS.  Surat dengan nomor: 2/INS/HK/2021 memuat 15 point' penting. 

Pemberlakuan PPKM sendiri akan dimulai esok, 25 Januari hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Bagi pemilik kios, toko, swalayan dan rumah makan hanya diperbolehkan dibuka hingga pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Sedangka untuk pasar harian seperti pasar Inpres Soe, dibuka hingga pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore.

Pasar Minggu yang ada di kecamatan-kecamatan juga terkena dampak dari pemberlakuan PPKM ini. Dimana Pasar Minggu hanya diperkenankan dibuka hingga pukul 12.00 WITA.

Seluruh obyek wisata yang ada di kabupaten TTS, baik yang dikelola oleh Pemda maupun perorangan juga diinstruksikan agar ditutup selama pemberlakuan PPKM.

Sektor pendidikan juga terkena dampak dari pemberlakuan PPKM ini. Bupati TTS, Egusem Piether Tahun memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS agar seluruh kegiatan KBM berlangsung dengan metode belajar dari rumah (BDR), mulai dari jenjang pendidikan PAUD hingga perguruan tinggi.

Bupati Tahun juga menginstruksikan terkait pembatasan jam kerja  di kantor bagi seluruh ANS dilingkup Pemda TTS, dimana sehari maksimal 5 jam kerja atau hingga pukul 13.00 WITA.

Selain itu, jumlah ASN yang bekerja di kantor pada setiap OPD dibatasi maksimal 25 persen, sedangkan 75 persen sisanya bekerja dari rumah. Untuk ASN yang memiliki penyakit penyerta atau Komorbid diwajibkan bekerja dari rumah.

Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi Demokrat, Yudit Selan mendukung pelaksanaan PPKM sebagai upaya menekan angka penyebaran virus Corona di Kabupaten TTS. Namun dirinya mengingatkan kepada Pemda TTS agar mengawasi secara baik pelaksanaan PPKM dan harus memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Selain itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PPKM kepada seluruh masyarakat harus lebih gencar dilakukan, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan informasi ini.

Baca juga: Tolak Pemakaman Protap Covid-19,  Keluarga di Rote Ndao Ambil Paksa Jenazah

Baca juga: Pemkot Lanjutkan Program Bedah Rumah, Simak Syaratnya !

Pemda TTS disarankan untuk menggandeng seluruh media, baik online maupun cetak dalam mensosialisasikan pelaksanaan PPKM, dan tak hanya mengandalkan Radio Pemerintah Daerah semata.

" Kita dukung pelaksanaan PPKM, tapi kita ingatankan agar Pemda benar-benar mengawasi secara baik pelaksanaan PPKM. Jangan sampai PPKM dan tidak PPKM sama saja di lapangan. Harus ada sanksi tegas bagi yang melanggar," ujarnya (Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved