Faktanya Timor Leste Adalah Negara Kaya dengan Cadangan Minyak Full, Tapi Jatuh Miskin, Kenapa?

Menurut lembaga itu salah satu alasan utama Australia mendukung invasi Indonesia ke Timor Leste adalah untuk mendapatkan akses ke minyak Laut Timor.

Dan di Timur Tengah, keinginan Eropa akan minyak menjadi motivasi utama bagi penjajahan Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia I.

Baru-baru ini, salah satu alasan utama invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak setahun yang lalu adalah keinginan Amerika untuk lebih mengontrol pasokan minyak global.

Sementara di Timor Leste, mereka tidak memiliki tradisi keterlibatan publik yang konstruktif dalam pembuatan kebijakan.

Bagi kebanyakan orang, seluruh hubungan mereka dengan pemerintah sebelum 1999 mengalami perlawanan.

Pejabat pemerintah cenderung protektif terhadap informasi dan enggan mempercayai masyarakat sipil.

Misalnya, rancangan undang-undang jarang ditampilkan kepada publik sampai disetujui oleh Dewan Menteri.

Dan ketika pejabat terlibat dengan masyarakat sipil, sosialisasi sering kali menggantikan konsultasi.

Di mana pemerintah memberi tahu orang-orang apa yang akan dilakukan daripada menanyakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat.

Pola ini dibuat oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan sulit untuk dihilangkan.

Kemudian pada pemerintahan Timor Leste yang baru, hanya ada sedikit undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Parahnya baik warga negara maupun pegawai negeri tidak mengetahui hal itu.

Baca juga: Skakmat Sosok Ini Soal Covid 19, Jokowi Sebut Kalau Komentar Mudah Praktik Sulit Sindir Siapa?

Baca juga: Dibalik Kecantikannya Puput Nastiti Devi Bongkar Rahasianya Saat Menikah dengan Ahok: Ngapain Nolak?

Baca juga: Daus Mini Keterlaluan, Selain Tak Nafkahi Anak Sendiri juga Mem-block WA Ibunda Ichal, Lho Ada Apa?

Baca juga: Setelah Bebas Murni, Vanessa Angel Dikabarkan Hamil Lagi, Padahal Baru Melahirkan 14 Juli 2020, Lho?

Lembaga itu kurang memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.

Tanpa pegawai negeri yang profesional dan berpengalaman, kemungkinan korupsi atau penerapan hukum yang tidak konsisten akan meluas.

Perlu waktu untuk membangun tradisi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.