MUI Putuskan Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Halal dan Suci, Namun Belum Final, Ini Alasannya

MUI Putuskan Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Halal dan Suci, Namun Belum Final, Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM- Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) melalui Komisi Fatwa  memutuskan vaksin Covid-19 buatan Sinovac halal dan suci digunakan.

Meski demikian, MUI mengatakan, keputusan itu belum final karena masih menunggu izin keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ).

Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi Fatwa MUI menggelar rapat pleno tertutup di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).

"Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepekati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma suci dan halal," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (8/1/2020) di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurutnya, meskipun sudah halal dan suci, fatwa MUI belum final karena masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

Baca juga: Meski Aman, BPOM Beberkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Sinovac, Mulai Nyeri Otot hingga Demam

"Akan tetapi terkait kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan, kualitas, dan efficacy BPOM. Ini akan menunggu hasil final kethoyibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak, maka fatwa akan melihat," ujarnya.

Niam merinci, rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience.co.

Ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.

"Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin Covid-19 dari produsen Sinovac ini bukan yang lain. Pembahasan diawali pemaparan audit dari auditor," ungkapnya.

Komisi Fatwa menetapkan kehalalan ini setelah sebelumnya mengkaji mendalam laporan hasil audit dari tim MUI.

Tim tersebut terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI.

Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR.

Tim sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Biofarma, dan BPOM sejak bulan oktober 2020.

Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di sana.

Sepulang dari Tiongkok, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.

Baca juga: Vaksin Covid-19 tidak Diperbolehkan Bagi Anak Usia di Bawah 18 Tahun

Dokumen itu diterima secara lengkap oleh tim MUI, Selasa (5/1/2021) melalui surat elektronik.

Pada hari yang sama, tim juga merampungkan audit lapangan di Biofarma yang nantinya akan memproduksi vaksin ini secara masal.

Tim kemudian melaporkan hasil audit tersebut kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.

Hari ini Komisi Fatwa telah menentukan kehalalan dan kesucian vaksin ini.

Namun, fatwa utuh belum keluar karena masih menunggu aspek toyib atau keamanan digunakan dari BPOM.

Bila BPOM sudah mengeluarkan izin, maka vaksin buatan Sinovac ini bisa digunakan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Terbitkan Izin Darurat, BPOM Jelaskan Efek Samping Vaksin Covid-19 Sinovac, https://www.tribunnews.com/corona/2021/01/11/terbitkan-izin-darurat-bpom-jelaskan-efek-samping-vaksin-covid-19-sinovac?page=all.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi

Minggu Depan Vaksinasi Sinovac Dimulai, Pemerintah Kejar EUA BPOM dan Sertifikat Halal MUI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rapat dengan seluruh Kepala Daerah untuk memulai vaksinasi virus corona (Covid-19) 'Sinovac' pada pekan depan.

"Terkait dengan Covid-19, ini kemarin Bapak Presiden juga mengadakan rapat dengan seluruh Gubernur, di mana untuk Covid-19 ini akan dimulai vaksinasi minggu depan," ujar Airlangga, dalam agenda virtual bersama Tribunnews, Kamis (7/1/2021).

Sinovac merupakan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech Ltd.

Airlangga menjelaskan, vaksinasi bisa dilakukan tentunya menunggu Emergency Use Authorization (EUA) yang akan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, ia berharap sertifikasi halal terkait vaksin Sinovac juga bisa segera dikeluarkan oleh Majelid Ulama Indonesia (MUI).

"Dan tentunya di minggu depan ini izin Emergency Use Authorization ini bisa dikeluarkan oleh Badan POM, kemudian juga oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal" jelas Airlangga.

Perlu diketahui, Emergency Use Authorization (EUA) merupakan mekanisme untuk memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan tindakan medis, termasuk pemakaian vaksin, selama berlangsungnya keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Melalui EUA, Administrasi Makanan dan Obat-obatan atau Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat (AS) dapat mengizinkan penggunaan produk medis yang disetujui maupun tidak disetujui, tentunya dalam kondisi darurat untuk melakukan sejumlah langkah.

Mulai dari mendiagnosis, mengobati, mencegah penyakit serta menangani kondisi serius atau mengancam jiwa.

FDA selama ini telah menjadi lembaga rujukan 'pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang akan diedarkan secara global', termasuk izin penggunaan darurat vaksin Covid-19.

Terkait EUA, saat ini izin tersebut telah diberikan kepada vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca.

AstraZeneca memang telah mengembangkan vaksin virus corona (Covid-19) dengan menggandeng peneliti dari Universitas Oxford.

Sambut Baik

Mentreri Luar Negeri Retno Marsudi pun menyambut baik izin yang telah dikantongi raksasa farmasi negeri britania raya itu dari The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris.

"Kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency Use of Authorization atau EUA untuk AstraZeneca telah diberikan oleh The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris," ujar Retno, dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020).

Menurut Retno, kabar pemberian EUA oleh MHRA ini tentunya menjadi hal yang positif bagi Indonesia.

Karena MHRA dianggap sebagai salah satu otoritas regulasi yang ketat (stringent regulatory authorities) yang tentunya dapat mempercepat perizinan vaksin ini oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melalui mekanisme reliance.

Terkait mekanisme reliance, selama ini mekanisme tersebut memang dimaksudkan untuk mempercepat ketersediaan dan akses obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

"Ini tentunya merupakan kabar yang baik bagi kita semua, karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme relience dengan BPOM. Melalui mekanisme reliance ini, proses penerbitan Emergency Use of Authorization atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah," tegas Retno.

Retno kemudian menyebut EUA yang dikeluarkan oleh MHRA, akan memudahkan proses perizinan EUA terkait vaksin ini dari pihak terkait di Indonesia.

"Hasil Emergency Use of Authorization di Inggris ini dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya Emergency Use of Authorization di Indonesia," papar Retno.

Lebih lanjut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini kembali menyampaikan bahwa secara global, banyak negara termasuk Indonesia telah mendorong upaya percepatan keluarnya EUA ini.

"Sebagaimana dijelaskan Kepala BPOM (Penny Lukito) kemarin, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait baik di Indonesia dan di luar negeri terus dilakukan untuk mempercepat Emergency Use of Authorization," tutur Retno.

Kendati berburu dengan waktu dalam upaya pengadaan vaksin, dirinya menegaskan bahwa aspek utama dalam perizinan penggunaan vaksin Covid-19 tetap diperhatikan, yakni keamanan, kualitas hingga efektivitas vaksin itu dalam melawan virus tersebut.

"Tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin," pungkas Retno. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Minggu Depan Vaksinasi Sinovac Dimulai, Pemerintah Kejar EUA BPOM dan Sertifikat Halal MUI, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/07/minggu-depan-vaksinasi-sinovac-dimulai-pemerintah-kejar-eua-bpom-dan-sertifikat-halal-mui?page=all.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi