Profesor Ini Berani Tolak Tawaran Presiden Jokowi Untuk Bantu Mendikbud Nadim Makarim, Siapa Dia?
Tokoh Muhammadiyah tersebut menuturkan, awalnya ia dihubungi oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Profesor Ini Berani Tolak Tawaran dari Presiden Jokowi Untuk Bantu Mendikbud Nadim Makarim, Siapa Dia?
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dibalik gegap gempitanya reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba muncul kabar yang cukup mengejutkan.
Kabar itu menyebutkan bahwa salah seorang tokoh Muhammadyah secara tegas menolak permintaan Presiden Jokowi untuk membantu Menteri Pendidikan (Wamendikbud) Nadien Makarim memajukan bidang pendidikan Indonesia.
Sosok yang berani menolak tawaran Presiden Jokowi untuk jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, adalah Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Abdul Muti melalui akun facbooknya yang diunggah, Rabu (23/12/2020).
Tokoh Muhammadiyah tersebut menuturkan, awalnya ia dihubungi oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya bersedia bersedia jika bergabung dengan amanah," ujar Abdul Muti dikutip dari akun twitternya.
Namun, setelah mengukur kemampuan diri, ia pun berubah pikiran.
"Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik," ujarnya.
Ia menilai bila dirinya bukan sosok yang tepat untuk mengemban amanah sebagai Wamendikbud.
"Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," katanya.
Setelah melihat berbagai pertimbangan dan dipikirkan secara matang, akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri," katanya.
Diketahui Presiden Joko Widodo melantik enam menteri, lima wakil menteri di Istana Negara, dan dua kepala badan, Rabu (23/12/2020).