Linus Lusi Dukung Gerakan GTKHNK 35+

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi mendukung penuh gerakan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori Usia 35 Tahun ke Atas ( Gerakan GTKHNK35+) yang berjuang untuk mendapatkan Keputusan Presiden ( Keppres) Aparatur Sipil Negara ( ASN) tanpa tes.

"Kami mendukung penuh langkah - langkah perjuangan mereka untuk anak NTT dan masyarakat NTT" kata Linus pada Jumat (18/12/2020).

Linus berkeyakinan, Provinsi NTT lewat dinas teknis akan memberi telaahan kepada Gubernur NTT untuk diperjuangkan dan dikomunikasikan dengan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: Korban Erupsi Ile Lewotolok Dapat Perhatian Masyarakat Flobamora Timika

"Harapan saya bapak president Jokowi dengan sikap kenegarawan dan kebapakan bisa mengakomodir lewat sebuah keputusan politik dan hukum. Karena mereka (GTKHNK 35+) adalah anak - anak bangsa yang mau mencerdaskan generasi bangsa" ungkap Linus.

Kepada para pejuang gerakan ini Linus berpesan agar tidak putus asa dan terus membangun komunikasi secara intensif dengan induk semangnya alias Dinas P dan K provinsi, kabupaten, para Bupati, Walikota, Ketua DPR Kabupaten dan Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca juga: Paket SBS-WT Ajukan Gugatan ke MK

"Kita gayung bersambut, tujuannya sama sehingga bisa kita kerjakan" tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum GTKHNK 35+ beserta 3 anggota membawa berkas - berkas seperti data by name dan by address dari seluruh tenaga honorer dari berbagai sekolah di 14 Kabupaten di NTT yang sudah terkumpul.

Linus meminta agar data - data tersebut dilengkapi untuk seluruh kabupaten / kota di NTT sebelum melanjutkan perjuangan dengan mengakomodir seluruh tenaga honorer baik di sekolah negeri maupun swasta dari tingkat PAUD hingga SMA.

Ketua GTKHNK35+ NTT, Roy Abatan,
usai audiensi dengan Kadis P dan K NTT mengatakan, forum ini berjuang untuk mendapatkan Keppres PNS tanpa tes dan juga memperjuangkan guru - guru tenaga honorer yang berusia dibawah 35 tahun untuk mendapatkan pengupahan yang sesuai dengan UMR yang dibiayai oleh APBN Pusat.

"Namun sebelum mencapai itu, tentunya kita harus mencari dukungan dari bapak - bapak pejabat daerah dan pihak - pihak terkait, seperti PGRI, sehingga apa yang kita perjuangkan ini melalui restu mereka dan doa mereka untuk gerakan ini" kata guru SMA 2 Amabi, Oefeto Timur ini.

Dari PGRI sendiri, kata Roy, GTKHNK35+ sudah mendapatkan rekomendasi sejak bulan lalu.

Selain 14 Kabupaten yang sudah terdata, lanjut Roy, pihak forum GTKHNK35+ masih terus berupaya untuk merangkul dan memberi pemahaman agar bisa bergabung dalam gerakan ini.

"Mungkin pemahaman mereka masih belum begitu baik jadi mereka respon sangat lambat tapi kita tetap seperti pesan bapak Kadis, harus merangkul mereka supaya membawa nama NTT" kata Roy.

Dia berharap, melalui rekomendasi dari pihak - pihak terkait bisa mempermudah untuk menuju Keppres PNS tanpa tes ditahun - tahun mendatang.

Sementara Ketua Dikmen GTKHNK35+ Kota Kupang, Elvy Maryati Niab mengatakan, diusia mereka yang sudah 35 tahun keatas, adalah Hal yang mustahil untuk mengikuti tes menjad ASN.