Seknas Jokowi-NTT dan AMPUN Desak BPK Audit Penyaluran Bansos 

Seknas Jokowi-NTT dan AMPUN Desak BPK Audit Penyaluran Bansos 

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Sekretariat Nasional Jokowi-NTT dan Aliansi Masyarakat Penyelamat Uang Negara (AMPUN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT pada, Kamis, 17/12/2020. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan salah satu langkah memberikan dukungan kepada BPK dalam melakukan pengawasan dan pengauditan penyaluran dana Covid-19 yang bersumber dari APBD I Provinsi NTT.

Dalam pernyataan sikap aksi demo yang dibacakan oleh koordinator lapangan aksi Seknas Jokowi-NTT dan AMPUN, Erwin Isohone, pihaknya mendesak BPK RI agar segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) untuk sesegera mungkin melakukan audit investigasi terhadap bantuan sosial dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi NTT.

Selain itu, Seknas Jokowi-NTT dan AMPUN meminta BPK RI segera menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat NTT mengenai hasil audit regular terhadap Bansos Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Pihaknya juga mengutuk tindakan siapa saja yang telah dengan sengaja melakukan tindakan korupsi terhadap bantuan sosial untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 Provinsi NTT.

Mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan di wilayah Provinsi NTT untuk memberikan pengawasan melekat kepada terhadap pihak-pihak yang dipercayakan pemerintah sebagai penyalur bantuan sosial.

Baca juga: Satir Pelesetan Pancasila Negeri Wakanda dari Rahma Sarita Membawa Petaka Dipecat dari Staf Ahli MPR

Baca juga: Kejati NTT Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Tanah Rp 3 Triliun di Labuan Bajo

Lebih lanjut, Seknas Jokowi-NTT dan AMPUN mendesak DPRD Provinsi NTT dan DPRD se-Kabupaten/Kota untuk turut mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT kepada kepada publik, demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangaan Negara. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)