Aksi 1812

Rencana Aksi 1812 di Istana Negara Hari Ini: Tak Ada Izin Polda Metro Jaya Gelar Operasi Kemanusiaan

  Terkait rencana aksi 1812 di Istana Negara yang akan digelar Jumat 18 Desember 2020, Humas Polda Metro Jaya: tak ada izin, Politisi PKS beri solusi

Editor: Benny Dasman
WARTA KOTA/BUDI SAM LAW MALAU
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan keterangan pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (27/11/2020). 

POS KUPANG, COM -  Terkait rencana aksi 1812 di Istana Negara yang akan digelar Jumat 18 Desember 2020, Humas Polda Metro Jaya: tak ada izin, Politisi PKS beri solusi

Sejumlah ormas Islam rencananya akan menggelar aksi di Istana Negara, Jumat 18 Desember 2020.

Rencana aksi yang disebut aksi 1812 ini akan mengambil tema "Tegakkan Keadilan, Selamatkan NKRI". 

Sejumlah ormas Islan yang akan mengikuti aksi 1812 ini di antaranya Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam  ( FPI ), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Terkait rencana aksi 1812, Humas Polda Metro Jaya menyebutkan pihak tidak memberikan izin.

Politisi PKS, Mardani Ali Sera beri solusi. 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyoroti rencana aksi sejumlah ormas Islam di Istana Negara yang akan berlangsung Jumat (18/12/2020) besok.

Aksi tersebut diketahui bernama Aksi 1812 dan diwadahi oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI.

Menurut Kapolda, berkaca pada peristiwa di Petamburan maka aksi di Istana Negara dikhawatirkan bakal menciptakan kerumunan dan potensi penyebaran Covid-19.

"Klaster Petamburan dan Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan sangat berbahaya," kata Fadil di Polda Metro Jaya, Kamis (17/12/2020). 

Maka itulah, pihaknya bakal melaksanakan operasi kemanusiaan jika ada aksi yang mengakibatkan munculnya kerumunan.

"Keselamatan masyarakat menjadi hukum. tertinggi. Sudah ada UU kekarantinaan, kesehatan, wabah penyakit menular, ada perda, pergub, instruksi gubernur.

Itu akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan.

Tak ada izin

Adapun Polda Metro Jaya tak mengeluarkan izin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Aksi 1812 yang digelar oleh gabungan ormas Islam ANAK NKRI.

"Ya tidak mengeluarkan izin tidak dikeluarkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

Yusri menyebut polisi bakal melakukan upaya preventif agar tidak ada kerumunan di ibu kota. Pasalnya, Aksi 1812 berpotensi menimbulkan kerumunan massa

"Preventif kita mulai dari bekasi dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan massa. Kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusiaan yang akan kita lakukan," lanjut Yusri.

Selain itu, Polda Metro juga akan menurunkan personel di lapangan.

"Tetap ada. Nanti akan kita sampaikan, kita akan rapat dulu," katanya.

Tuntutan

Diketahui, dari poster yang diterima Tribunnews, beberapa tuntutan oleh ANAK NKRI akan disuarakan dalam aksi Jumat hari ini.

Tuntutan pertama yakni meminta pengusutan tuntas terhadap enam laskar FPI yang tewas oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Tuntutan kedua yakni meminta Imam Besar Habib Rizieq Shihab yang ditahan di Polda Metro Jaya agar dibebaskan.

Kemudian, tuntutan ketiga yakni meminta agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan.

Selain itu, mereka juga menegaskan agar tak ada lagi diskriminasi hukum.

Solusi Mardani Ali Sera

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan semua pihak memang memiliki hak menyampaikan aspirasi.

Namun pandemi Covid-19 harus dijadikan pertimbangan. 

"Semua punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi di masa pandemi semua harus betul-betul ikut protokol kesehatan.

Berkumpulnya banyak orang tanpa koordinasi yang kuat cenderung menjadi kerumunan," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (17/12/2020).

Politikus PKS itu menegaskan banyak pihak merasakan ketidakadilan dalam proses hukum Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Muhammad Rizieq Shihab. 

Rizieq sendiri telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya hingga 31 Desember mendatang setelah menyandang status tersangka dalam kasus kerumunan massa di Petamburan. 

Oleh karena itu, Mardani mengatakan cara terbaik dalam melakukan 'perlawanan' haruslah melalui jalur hukum pula. 

"Banyak pihak merasakan ketidakadilan dalam proses hukum Habib Rizieq.

Tapi cara paling baik memang dilanjutkan dengan 'perlawanan' melalui hukum juga.

Bagus karena sudah diajukan praperadilan," jelas Mardani. 

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Nasional Anti Komunis ( ANAK NKRI ) akan menggelar aksi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat besok.

Aksi tersebut mengambil tema Tegakkan Keadilan, Selamatkan NKRI. 

Aksi ini diketahui akan diikuti oleh ormas-ormas Islam, di antaranya Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengonfirmasi adanya rencana aksi tersebut.

"Insya Allah," kata Slamet dalam pesan singkat, Rabu (16/12/2020).

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Besok Demo di Istana Tuntut Pembebasan Rizieq Shihab, Politikus PKS Beberkan Solusi Terbaik dan Soal Rencana Aksi 1812 di Istana Negara, Kapolda Metro: Kerumunan Sangat Berbahaya

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Rencana Aksi 1812 di Istana Negara, Humas Polda Metro Jaya: tak Ada Izin, Politisi PKS Beri Solusi, https://kaltim.tribunnews.com/2020/12/18/rencana-aksi-1812-di-istana-negara-humas-polda-metro-jaya-tak-ada-izin-politisi-pks-beri-solusi?page=4.

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved