JAWABAN Risma Tri Rismaharini yang Disebut-sebut Bakal Jadi Menteri Sosial

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, disebut-sebut mendapat tawaran untuk menjadi Menteri Sosial ( Mensos) menggantikan Juliari Batubara yang akan mengundurkan diri.

Seperti diketahui, Juliari Batubara yang merupakan politikus dari PDIP tersebut tersangkut perkara korupsi bantuan sosial / Bansos Covid-19.

Adapun informasi wanita yang akrab disapa Risma itu mendapat tawaran Mensos disampaikan oleh Plt Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya, Yusuf Lakaseng.

"Saya dapat kabar, Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf dalam acara tasyakuran kemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji pada Pilkada di Surabaya, Minggu (13/12/2020).

Yusuf mengatakan, pihaknya meyakini kinerja Risma cukup bagus, terlebih dalam mengubah wajah Surabaya. Itu sebabnya, Risma dianggap pantas menjabat posisi menteri.

"Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu," ujar Yusuf.

Baca juga: KABAR TERBARU, 4 Pria Anggota FPI Ditangkap Polda Jatim Gegara Ancam Bunuh Menko Polhukam, Mahfud MD

Seperti diketahui, Risma sendiri, tak lama lagi akan segera purna tugas dari jabatan sebagai Walikota Surabaya, tepatnya pada Februari 2021.

Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Risma mengaku belum memiliki pandangan apakah akan kembali terjun ke politik setelah tak lagi menjabat Wali Kota Surabaya.

Saat ditanya apakah bersedia jika nanti mendapat tawaran menjadi menteri, Risma tak menjawab dengan gamblang.

"Nantilah ya teman-teman. Aku dulu ditawari ya waktu sama Pak Bambang DH (mantan Walikota Surabaya), aku minta jadi kepala dinas pendidikan, ya mana mungkin insinyur kepala dinas pendidikan kan," kata Risma dikutip dari Tribunnews.com.

"Tapi aku bilang kenapa? Karena di situlah kita bisa mengubah, memang lama hasilnya, tapi itu akan dimulai dari pendidikan."

Risma mengaku tak pernah merencanakan apa pun dalam politik. Politikus PDIP itu menyebut akan menduduki jabatan politik jika mendapat amanah publik.

Namun, Risma menegaskan bahwa dirinya tak pernah meminta jabatan tertentu di bidang politik.

"Saya belum tahu, yang jelas aku enggak merencanakan untuk apa pun, karena bagi saya jabatan itu amanah dan enggak boleh diminta. Jadi, saya enggak merencanakan apa pun," ujar Risma.

Meski demikian, Risma tetap memiliki rencana yang akan dilakukan ke depan, namun hal ini tak berkaitan dengan politik.

Risma menyebut, rencana terdekat yang akan dilakukan setelah purna tugas adalah berbisnis.

"Pertama, saya akan coba berbisnis, kedua ada beberapa perguruan tinggi yang meminta saya menjadi pengajar," tutur Risma.

Dua hal itulah yang kemungkinan besar akan digeluti Risma setelah tidak menjabat wali kota Surabaya.

Soal bisnis, Risma mengaku akan mencoba menekuni semua peluang di bidang usaha yang bisa ia lakukan.

"Bikin usaha, ya macam-macam namanya juga usaha. Apa saja pokoknya bisa saya ambil," kata Risma.

Saat ditanya perihal keinginan berangkat ke Jakarta, Risma hanya menjawab singkat.

"Gimana maksudnya? Apa aku coba jualan di Jakarta gitu ta?" kata Risma sambil tertawa.

PDIP Dikabarkan Usulkan Tri Rismaharini Jadi Mensos

Sejak Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK karena dugaan kasus korupsi, jajaran PDIP gundah gulana.

Pasalnya, penangkapan Juliari Batubara yang merupakan Wakil Bendahara Umum Bidang Program itu, sama sekali tak diduga sebelumnya.

Baca juga: UPDATE Hasil Pilkada Ngada, Hasil Hitung Cepat KPU 14 Desember 2020 Paru Andreas - Raymundus Unggul

Apalagi selama ini, PDIP telah mengultimatum seluruh kadernya agar tidak melakukan tindakan apa pun yang ujung-ujungnya merugikan negara.

Namun ketika Juliari Batubara ditangkap, semua sorotan mengarah pada PDIP. Disebutkan bahwa pernyataan petinggi PDIP itu ibarat menepuk air di dulang.

Meski saat ini jabatan menteri sosial masih lowong, namun sejumlah kabar beredar, bahwa saat ini PDIP sedang melisting nama-nama figur yang dinilai cocok untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Sosial.  

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, usulan nama pengganti Juliari Batubara di kursi Menteri Sosial tersebut, sepenuhnya merupakan wewenang Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, seluruh kader partai mempercayakan keputusan tersebut pada tangan Bu Mega, sapaan Megawati Soekarnoputri.

"Keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP atas keputusan siapa yang akan diusulkan kepada presiden untuk menjadi Mensos," ujar Basarah saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Selanjutnya, Basarah mengatakan, pengangkatan seorang menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, dia mengaku belum mendengar informasi bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang akan menggantikan Juliari di kursi Mensos.

"Saya belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada Bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari," tuturnya.

Mensos Juliari diketahui menjadi tersangka kasus dugaan korupsi program bantuan sosial Covid-19. Juliari ditangkap setelah ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dilansir Antara, Minggu (13/12/2020), Risma yang merupakan kader PDI-P dikabarkan akan menggantikan Juliari.

Hal tersebut diungkapkan Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng. Yusuf menilai kinerja Risma sebagai wali kota cukup baik bahkan hingga mengubah wajah Kota Surabaya.

"Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf.

Meski kabar yang disampaikan Yusuf Lakaseng itu demikian, namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah benar Presiden Jokowi mengangkat Risma jadi Mensos menggantikan Juliari Batubara.

Pasalnya, belum juga ada kabar bahwa PDI Perjuangan telah mengusulkan nama Wali Kota Surabaya kepada Presiden Jokowi untuk mengemban jabatan mensos.

Tergantung Restu Megawati

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan akan menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menyebut, peluang Risma menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, tergantung dari restu Mengawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. 

"Kalau dia (Risma) direkomendasikan oleh Megawati jadi Mensos, maka peluang itu besar, karena kuncinya restu dan rekomendasi Megawati sebagai Ketum PDIP," ujar Ujang saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif, diperkirakan akan tetap memberikan kursi menteri sosial kepada PDI Perjuangan. 

"Saya sudah memprediksi jauh-jauh hari, jika kursi Mensos masih akan diberikan ke PDIP. Soal nama itu tergantung PDIP dan sekarang yang muncul nama Risma," tutur Ujang.

Jika nantinya Risma benar menjadi menteri sosial, Ujang menyebut kehadiran Risma belum tentu membawa citra positif ke pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Tak akan membuat pemerintah serta merta menjadi positif, karena kita tak tahu kinerjanya nanti bagus atau tidak," ucap Ujang.

Diketahui, Juliari Batubara merupakan kader PDI Perjuangan dan kini ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk Jabodetabek. 

Kekosongan kursi menteri sosial, menimbulkan kabar Risma diminta Presiden Jokowi untuk menempati posisi tersebut.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Risma Disebut Dapat Tawaran Jadi Menteri Sosial Menggantikan Juliari Batubara