Kabinet Prancis Dukung RUU yang Targetkan Islam Radikal - Ini yang Dilarang dan Dibolehkan

Mengapa RUU ini diperkenalkan?

RUU tersebut telah dipertimbangkan selama beberapa waktu, tetapi serangan yang terjadi baru-baru ini mendesak aturan ini untuk segera diterapkan.

Pembunuhan Samuel Paty, seorang guru setelah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya adalah satu dari tiga serangan yang membuat marah Prancis.

Tiga orang tewas dalam penusukan di sebuah gereja Nice pada Oktober lalu.

Dua orang ditikam dan terluka parah pada September di Paris dekat bekas kantor majalah Charlie Hebdo, tempat militan Islam melakukan serangan mematikan pada 2015.

Presiden Macron adalah pembela setia nilai-nilai Republik Prancis termasuk sekularisme negara.

Ia menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis" dan membela hak Charlie Hebdo untuk menerbitkan kartun Nabi Muhammad.

Prancis diperkirakan memiliki lima juta Muslim, populasi minoritas Muslim terbesar di Eropa.

Bagaimana reaksinya sejauh ini?

Macron telah menjadi sasaran kritik tajam di beberapa negara mayoritas Muslim.

Hubungan dengan Turki, yang sudah tegang, semakin panas ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan menggambarkan undang-undang itu sebagai "provokasi terbuka" dan mengatakan Macron "sakit jiwa".

Demonstrasi menentang Prancis terjadi di Pakistan, Bangladesh dan Lebanon.

Utusan AS untuk kebebasan beragama, Sam Brownback, juga mengkritik Macron, dengan mengatakan: "Ketika Anda menjadi kaku, situasinya bisa menjadi lebih buruk."

Di Prancis sendiri, beberapa politisi sayap kiri telah menyatakan keprihatinan bahwa RUU tersebut dapat dilihat sebagai menstigmatisasi Muslim.

Surat kabar Le Monde mengatakan RUU itu juga bisa memberatkan kelompok agama lain yang mempraktikkan home-schooling.

Tapi wartawan BBC Lucy Williamson di Paris mengatakan tekanan semakin meningkat pada Presiden Macron untuk bertindak.

Menanggulangi pengaruh Islam atas nama sekularisme Prancis mungkin populer di dalam negeri, tetapi itu masih merupakan operasi yang rumit bagi negara itu, tambahnya.

Sumber: BBC News Indonesia