Rocky Gerung Ingatkan Mahfud MD Soal Deklarasi Papua Barat Benny Wenda, Bintang ILC: Banyak Panglima

Rocky Gerung Ingatkan Mahfud MD Soal Deklarasi Papua Barat Benny Wenda, Bintang ILC: Ada Banyak Panglima

POS-KUPANG.COM - Akademisi Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang merepons deklarasi Negara Papua Barat oleh Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Rocky Gerung mengingatkan agar Mahfud MD belajar dari konflik di Hong Kong dan Arab Spring.

Hal ini diungkapkan Rocky Gerung dilansir dari vlognya pada Jumat (4/12).

Ketika itu Hersubeno Arief mempertanyakan pendapat Rocky Gerung terkait perkataan Mahfud MD yang menyebut Benny Wenda membuat negara ilusi.

"Kalau melihat pernyataaan Pak Mahfud itu gak perlu serius banget, itu hanya negara Twitter. Twitter country itu menurut Mahfud, jadi gak perlu ada pasukan. Apa pendapatnya?" tanya Hersubeno Arief.

"Itu standar bahasa Istana yang menyiratkan dikendalikan suasananya, tetapi di belakang Mahfud itu berjejer panglima, polisi dan segala macam. Jadi ini sebenarnya masalah serius walaupun Mahfud menganggap masalah Twitter aja," aku Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung meminta agar Mahfud MD belajar dari penyebab konflik Hong Kong dan Arab Spring.

"Pak Mahfud gak pernah belajar dari politik dunia bahwa Arab Spring itu dimulai dari Twitter, Amerika dan Hong Kong juga begitu. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu yang bersifat online."

* Sepak Terjang Benny Wenda

Nama Benny Wenda tengah menjadi sorotan karena mendeklarasikan negara Papua Barat beserta pemerintahan sementaranya.

Ia merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Tak pelak, pernyataan Benny yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat ini menuai kecaman keras.

Ia dianggap makar dan membangun negara ilusi.

Benny bukanlah sosok yang baru dalam perlawanan kepada pemerintah untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

Ia sudah sering mendapat kecaman karena aksinya.

Tahun 2019 lalu, Benny dituding sebagai dalam kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Kerusuhan tersebut merupakan buntut dari tindakan rasialisme yang dilakukan anggota TNI terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kala itu tudingan Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat datang dari Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Kiprah Benny Wenda dalam merdekakan Papua

Lantas, siapa sosok Benny Wenda yang tindak-tanduknya kerap menuai kecaman dari Pemerintah Indonesia?

Dikutip TribunMataram.com dari Kompas.com, Benny merupakan seorang putra Papua yang lahir pada 17 Agustus 1974.

Sejak dulu, Benny sudah dekat dengan Organisasi Papua Merdeka ( OPM).

Terlebih sang kakak, Matias Wenda, merupakan pemimpin OPM di Pegunungan Tengah, Papua.

Pada 2001, Benny diduga terlibat dalam aksi penyerangan Polres Abepura.

Bekerja sama dengan sang kakak, Benny turut mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-Papua Nugini dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Kelompok ini juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-Papua Nugini pada Desember 2001.

Kemudian, pada 2002, Benny Wenda ditangkap polisi lantaran dituding menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.

Lalu, pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Nugini hingga kemudian melanjutkan perjalanan ke Inggris.

Tak lama kemudian, pada 2003, Benny memperoleh suaka dari Pemerintah Inggris dan menetap di sana bersama keluarganya.

Lama menetap di Inggris membuat Benny memiliki jaringan internasional yang luas. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pemerintah Vanuatu-lah yang ketika itu memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat, 25 Januari 2019.

Kehadiran Benny Wenda ternyata mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Ditambah pula, Benny Wenda tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Pemerintah Indonesia pun meradang dengan melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Dapat penghargaan

Tak hanya di situ, jejaring internasional Benny Wenda semakin berkembang lewat penghargaan yang ia terima dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.

Dalam penghargaan tersebut, Benny dinobatkan sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Pemerintah Indonesia kembali meradang saat mengetahui Benny Wenda menerima penghargaan tersebut.

Menurut Pemerintah Indonesia, penghargaan itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini dilakukan Benny Wenda untuk memisahkan Papua Barat dari NKRI.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis yang merespons pemberian penghargaan tersebut.

Pernyataannya Disebut Hanya Ilusi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut tindakan Benny itu sebagai makar.

Negara Papua Barat hanyalah negara ilusi, kata Mahfud.

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Tak hanya kali ini Benny Wenda dikecam oleh para pejabat pemerintahan.

GP Ansor Siap Berjihad Pasang Badan

Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor siap dikirim ke Papua untuk melawan pihak yang berniat memecah NKRI.

Polemik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Papua membuat GP Ansor menyatakan sikap tegas.

Pihaknya siap diterjunkan untuk melawan pihak yang berniat memecah belah bangsa sebagai bentuk jihad.

GP Ansor memberi tanggapan terkait gejolak yang terjadi di beberapa daerah, dan mengganggu keutuhan NKRI. 

Hal tersebut membuat GP Ansor bersikap untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga NKRI. 

Seperti polemik di Papua yang tejadi beberapa waktu lalu. Hal itu membuat GP Ansor menyatakan sikapnya.

Di mana GP Ansor menyatakan siap dikirim ke Papua untuk menghadapi pihak yang mengganggu keutuhan NKRI. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua PP GP Ansor Koordinator, Wilayah Jateng-DIY, Mujiburrohman. 

Ia menjelaskan jika pemerintah meminta GP Ansor berangkat ke Papua, GP Ansor siap menjalankan perintah. 

"Jika pemerintah membutuhkan kami, kami siap, untuk NKRI kami siap," katanya saat menghadiri acara pembagian masker besama Aice dan GP Ansor di THR Kabupaten Batang, Kamis (3/12/2020).

Dilanjutkannya amanah Pemuda Ansor ada dua, menjaga NKRI dan ahlussunnah wal jamaah. 

"Perlu diketahui Pemuda Ansor sudah berjihat sejak era kemerdekaan, dan melawan penjajah selama 11 tahun," ujarnya. 

Ia menjelaskan, kalau sekarang ada yang mengajak jihad, mau melawan siapa, karena Indonesia sudah damai. 

"Perang itu melawan kebatilan dan musuh kemanusiaan yang wajib dibalas," paparnya. 

Ia menambahkan, jihad yang dilakukan GP Ansor adalah jihad untuk membantu masyarakat. 

"Terutama di tengah pandemi Covid-19, dengan berbagi masker dan saling meringankan beban. Namun kalau pemerintah membutuhkan kami dalam hal menjaga keutuhan NKRI, GP Ansor siap," tambahnya. (TribunMataram.com/ Salma) (TribunJateng/Budi Susanto)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respon Rocky Gerung ketika Mahfud MD Anggap Benny Wenda Buat Negara Ilusi: Dunia itu Berubah, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/04/respon-rocky-gerung-ketika-mahfud-md-anggap-benny-wenda-buat-negara-ilusi-dunia-itu-berubah