Bulog Ruteng Tidak Terlibat Dalam Pengadaan Beras Untuk Bantuan Korban PHK di Borong dan Rana Mese

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | BORONG---Terkait dengan bantuan beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial Provinsi NTT yang ditemukan tidak berkualitas di Kecamatan Borong dan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur itu, Bulog Ruteng tidak terlibat di dalamnya.

Bahakan pihak Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng juga tidak mengenal Penyalurnya dan tidak pernah berhubungan dengan perusahan penyalur itu.

"Terkait bantuan JPS untuk korban PHK dampak Covid-19 yang merupakan bantuan dari Provinsi NTT ini, memang dalam hal ini Bulog tidak terlibat di dalamnya. Baik itu dalam penyediaan barang (beras, red) termasuk tim juga tidak termasuk di dalamnya, bahakan kami juga tidak kenal dengan penyalur, kami pun sampai saat ini kami tidak pernah berhubungan,"tegas Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng, I Putu Suantara kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (3/11/2020) siang.

Putu juga menegaskan, terkait karung Bulog yang ditemukan di salah satu lokasi penggilingan padi di Kampung Kaca, Sita itu, mungkin karungnya saja dipakai karena memang karung Bulog banyak beredar dan kualitas karung juga sangat baik, tetapi berasnya bukan dari Bulog.

Direktur Operasional PT Flobamor, Budi Karsidin, kepada wartawan, Rabu (2/11/2020), mengakui beras bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19 di kabupaten Manggarai Timur (Matim), kualitasnya kurang bagus. Maka, sebagai distributor, PT Flobamor siap tarik kembali beras tersebut dan akan menggantikan dengan beras dengan kualitas layak dikomsumsi.

Budi mengaku, ia juga sudah memeriksa beras bantuan itu di Kecamatan Borong dan Rana Mese dan benar kualitasnya sedikit tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itu pihaknya siap menggantikan dengan beras baru dan tentu berkualitas.

"Saya sudah periksa berasnya di kecamatan Rana Mese dan Borong. Ternyata benar kualitasnya sedikit tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kami siap ganti dengan beras baru dan berkualitas,"ungkap Budi.

Budi juga memastikan akan secepatnya pihaknya menggantikan beras itu dengan beras yang layak dikonsumsi alias berkualitas. 

Budi juga mengatakan, untuk kabupaten Matim, jatah beras bantuan bagi korban PHK totalnya sebanyak 72 ton.

Untuk di Kabupaten Matim, jelas Budi, dari sembilan wilayah kecamatan di kabupaten Matim, pihaknya baru mendroping beras ke dua kecamatan, yakni kecamatan Borong dan Rana Mese. Sementara kecamatan lain, belum sama sekali didroping, hal ini dikarenakan ditemukan kondisi beras sedikit kurang bagus, sehingga pendropingan ke kecamatan lain ditahan dan dipastikan akan didroping dengan kualitas beras yang baik.

"Bagi kecamatan lain, kami tahan untuk lanjut pendropingan. Kami pastikan beras yang didroping untuk tahap ke-3 ini, harus berkualitas bagus seperti tahap satu dan dua. Kami juga mau sampaikan bahwa beras yang sudah droping ke kecamatan Borong dan Rana Mese, bukan oplosan atau beras dari Bulog yang didaur ulang,"tegas Budi.

Dikatakan Budi, beras yang ada sudah ada dalam karung berlemabel bantuan pemerintah Provinsi NTT dan produksinya sudah jauh hari. Dan kemungkinan beras yang ada saat ini kondisi sedikit kurang bagus mungkin dikarenakan sudah disimpan terlalu lama. 

Budi mengatakan, pihaknya bersyukur dan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi NTT Yohanes Rumat yang merespon atas kondisi beras bantuan yang ada. 

"Jujur kami akui kesalahan dalam pengawasan dan terlanjur distribusi ke kantor camat, syukur bapak dewan yang temukan hal ini di lapangan. Kami juga cepat merespon. Terima kasih kepada Pa Hans dan kepada wartawan yang bisa memberi kontrol terhadap hal ini," ungkap Budi didampingi Direktur Cv. Setia Janji, Titus Ahas.