Gerakan Pemuda Ansor Gelar Apel Virtual: Nyatakan Dukung Penuh TNI-Polri Jaga Keutuhan NKRI
Apel kebangsaan dilakukan secara virtual untuk mematuhi protokol kesehatan dan saling menjaga dalam masa pandemi covid 19. Banser tetap satu komando.
Gerakan Pemuda Ansor Gelar Apel Virtual: Nyatakan Dukung Penuh TNI-Polri Jaga Keutuhan NKRI
POS-KUPANG.COM, CIBINONG - Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Bogor Dhamiry Al Ghozaly melontarkan pernyataan tegas mengenai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia mengatakan, sudah saatnya Ansor dan Banser mendukung komitmen TNI dan Polri dalam menghadapi pelbagai bentuk upaya pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.
GP Ansor dan Banser siap mendukung TNI dan Polri dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
NKRI harga mati dalam kehidupan dengan prinsip saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain.
Itu topik utama yang di kedepankan Ansor dan Banser dalam merawat kebersamaan demi terciptanya kehidupan yang aman dan tentram.
Hal tersebut disampaikan Dhamiry saat mengikuti acara Apel Banser secara Virtual se Jawa bertajuk 'Tiada Gentar Dada ke Muka, Bela Agama Bangsa Negeri' di kantor PCNU Kabupaten Bogor yang di ikuti 50 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan, Minggu (29/11/2020).
Lanjut Dhamiry, kader Ansor dan Banser harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan mematuhi protokol kesehatan disaat pandemi covid 19.
"Apel ini untuk mengingatkan kembali kepada seluruh elemen bangsa bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pandangan politik ataupun agama adalah satu-satunya cara yang harus dipertahankan," ujarnya.
Dhamiry mengatakan, apel kebangsaan ini dilaksanakan secar virtual dengan 50 peserta pengurus Ansor dan Banser Kabupaten Bogor, sebagai mempertegas komitmen kita terhadap pancasila, persatuan, dan keutuhan bangsa.
"Apel kebangsaan dilakukan secara virtual, untuk mematuhi protokol kesehatan dan saling menjaga dalam masa pandemi covid 19. Banser tetap satu komando dalam setiap tindakan yang dilakukan, "tuturnya.
Dhamiry pun menegaskan bahwa GP Ansor dan Banser siap mendukung langkah TNI dan Polri demi terciptanya kedamaian.
"Kader Ansor siap mendukung bersama TNI/Polri menjaga persatuan, menjaga persatuan, satu komando mematuhi protokol kesehatan covid 19. Ansor dan Banser akan selalu bersama TNI/Polri melawan setiap bentuk upaya memecah belah persatuan dan kesatuan,"ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Kasatkorcab Banser Kabupaten Bogor Ruslan mengatakan, sikap Ansor dan Banser tetap dengan komitmen dan aturan yang sudah ditetapkan terkait pandemi ini.
"Kita selalu mendukung langkah-langkah TNI dan Polri utuk tegas menindak pelanggar aturan protokol covid, "ucapnya.
Temui GP Ansor, Menlu AS Singgung Komunis
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menuding Partai Komunis China (PKC) telah melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan beragama di China.
Hal tersebut disampaikan Pompeo ketika bertemu dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
Pompeo menambahkan pihaknya telah mengetahui bahwa PKC telah berusaha meyakinkan Indonesia untuk tidak mempercayai informasi tentang penyiksaan terhadap muslim Uighur.
Ia juga mengklaim telah bertemu dengan etnis Kazakh yang juga menjadi korban penahanan di Xinjiang.
"Ketika Anda mendengar cerita-cerita ini, tanya hati Anda. Lihat faktanya, dengarkan para penyintas dan keluarga mereka. Pikirkan tentang apa yang Anda ketahui tentang bagaimana pemerintah otoriter memperlakukan mereka yang menentang aturannya," tambah Pompeo.
Menurut Pompeo Indonesia memiliki potensi peran yang kuat dalam mempertahankan kebaikan, baik di kawasan maupun dunia.
Hal tersebut telah terlihat dari peran Indonesia di berbagai organisasi seperti ASEAN, G20 dan Dewan Keamanan PBB.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas tidak menanggapi langsung seruan Mike Pompeo terkait kebebasan beragama di China.
Namun, ia tetap menekankan urgensi laporan Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut (Commission on Unalienable Rights atau CUR) Departemen Luar Negeri AS, yang telah dikajinya.
Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.
"Kami berdiri, berupaya bersama orang-orang dengan tujuan yang baik untuk setiap keyakinan dan negara yang memelihara keadilan dan dunia yang harmonis dilandasi oleh asas saling menghormati akan hak yang setara dan kemanusiaan yang bermartabat," jelas Yaqut Cholil Qoumas dalam pertemuan dengan Pompeo di Jakarta.
Yaqut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia.
Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia.
Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional.
Apalagi, sebagian masyarakat internasional mempersepsikan Islam dengan tindakan kekerasan.
China Bantah Rampas Kebebasan Beragama
China melalui Konselor Politik Kedutaan Besar China untuk Indonesia Qiu Xinli, pada 2 Juni lalu, menyebut isu muslim Uighur saat Ramadan sebagai tipuan dan menyesatkan opini publik.
Menurutnya, konstitusi China telah menetapkan warga negara mereka memiliki kebebasan beragama.
"Pemerintah China menghormati dan melindungi kebebasan beragama dari semua kelompok etnis sesuai dengan hukum.
Agama Islam telah diwariskan dan dikembangkan secara sehat di Xinjiang," jelas Qiu Xinli pada 2 Juni 2020 seperti dikutip dalam laman id.china-embassy.org.
Ia menambahkan Xinjiang memiliki lebih dari 20 ribu masjid, sekitar 29 ribu personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam.
Selain itu, kata dia, pemerintah China juga menjamin hak dan memberikan pelayanan kepada Muslim China yang berziarah ke Mekkah.
(*)