Norbertus Jegalus Sebut SKB di Keluarkan Untuk Kerukunan Umat Beragama, Namun Ini Yang Terjadi

mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari mayoritas masyarakat setempat, malah menjadi masalah.

Penulis: Ray Rebon | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RAY REBON
Norbertus Jagalus, Dosen di Fakultas Filsafat di Unwira Kupang, saat memberikan materi dalam acara asyk pos kupang, Selasa (24/11). 

Norbertus Jegalus Sebut SKB di Keluarkan Untuk Kerukunan Umat Beragama Namun Ini Yang Terjadi

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu untuk mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari mayoritas masyarakat setempat, malah menjadi masalah.

"Pada waktu itu Menteri Agama, Muhamad Dahlan dan Menteri dalam negeri, merencanakan untuk mengeluarkan keputusan bersama yaitu, syarat untuk mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan mayoritas masyarakat setempat. Ide ini pada tahun 1969," kata Norbertus Jagalus, sebagai narasumber dalam acara talk shaw Pos Kupang, Selasa (24/11).

Dikatakannya, Pada waktu itu langsung ditanggapi oleh gubernur DKI, Ali Sadikin. Ia tidak setuju. Ia mengatakan, saya tidak bisa bayangkan, bagaimana nanti indonesia tidak ada gereja?

Tetapi waktu itu suara Ali Sadikin Gubernur DKI tidak didengarkan. Sehingga dua menteri itu tetap keluarkan SKB. Hari itu langsung ditankap dan langsung keluarkan memorandum, karena tidak setuju denga  keputusan ini untuk meminta pemerintah meninjau kembali terkait SKB sangat kasar bertentangan dengan konstitusi pasal 29 ayat 2. Kemerdekaan menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Tapi pemerintah tidak menghiraukan memorandum itu.

Maka berjalanlah SKB. Namun apa yang terjadi, tujuannya untuk kerukunan, tapi menciptakan kerusuhan, khususnya di jawa. 

"Banyak kaum kristen yang menjadi korban, dalam arti bahwa, mereka ingin mendirikan rumah ibadah, dan terhalang oleh SKB. Maka kaum kristen lakukan ibadah di rumah, namun dilarang karena itu bukan rumah ibadah,"

Oleh sebab itu, jalan terakhir, kaum kristen diam-diam mendirikan rumah ibadah. Namun ini semakin memperparah keadaan, rumah ibadah yang baru dibangun langsung dirusakan.

SKB yang dikeluarkan ini cukup lama. Maka pada tahun 1997, menteri yang baru melihat persoalan ini sangat berbahaya, dan akhirnya mengeluarkan rancangan UU kerukunan umat beragama. Tapi justru kaum kristen protestan dan katolik di depan menolak.

Ia juga berbicara tentang TBM sejak dari 2008 sampai dengan 2018 di Kesbangpol, Kanwil Agama, Diklat Propinsi, dan sejak itu ia sebagai pemateri untuk tim tiga.

"Waktu itu saya berbicara tentan TBM ini arah langkah maju, tapi ingat, tidak tanpa kekuranga, tidak tanpa kelemahan.  TBM ini kurang lebih masalahnya sama dengan SKB," ungkapnya

Yang menjadi syarat dan persoalan dimana-mana di seluruh indonesia TBM ini adalah pasal yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah harus ada bukti 90 KTP dewasa yang beragama. Dimana harus ada dukungan dari masyarakat setempat 60 persen, tapi ini tidak mutlak. Namun yang menjadi masalah itu adalah 90 KTP.

"Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan, pemerintah berbicara tentang mendirikan rumah ibadah itu dengan keperluan nyata dan sungguh-sungguh," jelasnya

Apa itu keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu adalah, bila terdapat sekurang-kurangnya, 90 pemeluk agama dewasa disuatu wilayah, dikelurahan, Desa dan Propinsi. Menurut Norbert, hal ini bukan penjelasan, melainkan ini pembingungan.

Baca juga: Dialog SBV Ende Riuh Dua Remaja Bertanya ke Bung Angelo, Senator Muda Beri Tantangan

Baca juga: SEDANG BERLANGSUNG ILC TV One Bisakah Gubernur Dicopot, Cek Link Streaming TV One Tv Online

Baca juga: LOWONGAN KERJA Tenaga Honorer di Kemenkeu Untuk Lulusan S1, Lihat Syarat dan Cara Kirim Lamaran

"Saya seorang beragama, saya sendiri pergi ke Jawa, tapi saya butuh seperti keperluan masa natal, harus berdoa. Tapi apakah tunda dahulu harus 89 orang itu diundang agar keperluan nyata itu menjadi nyata? Saya minta FKUB harus sungguh-sungguh bijaksana menerapkan TBM ini," terangnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved