Derita Lurdes, Guru Honorer K2 di TTU Sudah Enam Tahun Belum Diangkat Jadi ASN

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Seorang guru honorer K2 bernama Lurdes Maria Benedita Sequiera yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri ( SDN) Pantae di Kecamatan Biboki Selatan TTU sejak tahun 2005-2015 telah dinyatakan lulus seleksi CPNSD K2 formasi tahun 2014.

Meski sudah dinyatakan lulus formasi K2, namun sejak 2014 lalu, Lurdes belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi seorang Aparatur Sipil Negeri ( ASN).

Karena belum mendapatkan SK pengangkatan, Lurdes lantas terus memperjuangkan untuk mendapat hak kepada para pihak, termasuk kepada BKD Kabupaten, Bupati TTU, dan juga anggota DPRD Kabupaten TTU.

Baca juga: Norbertus Jegalus : Pemerintah Harus Membuat Politik Kerukunan

Di ruang sidang Komisi III DPRD TTU, Selasa (24/11/2020), Lurdes ditemani Direktur Lakmas Cendana Wangi Viktor Manbait menceritakan kronologis terkait belum diangkat dirinya menjadi seorang ASN.

Lurdes menceritakan, kronologis kasus yang menimpanya bermula ketika dirinya bersama dengan satu rekan guru SDN Pantae terseleksi sebagai guru K2 dan memenuhi syarat mengajar diatas 5 tahun untuk mengikuti tes tertulis untuk diangkat menjadi CPNSD K2 formasi tahun 2014.

Baca juga: DPRD Kota Kupang Minta Pemerintah Bangun Komunikasi Demi Masyarakat

Lurdes mengungkapkan, dirinya mengajar sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 di SDN Pantae tersebut dinyatakan lulus ujian tertulis oleh BKN yang diumumkan pada bulan November 2013 lalu pada papan pengumuman BKD TTU dengan nomor urut kelulusan 325.

Meskipun semua berkas persyaratan pengangkatan menjadi seorang CPNS sudah di upload ke pihak BKN dengan sistem online dan berkas fisiknya juga sudah diserahkan ke BKD Kabupaten TTU untuk pengurusan selanjutnya ke BKN sejak tahun 2014 sudah selesai, namun pada kenyataanya saat penerimaan SK Pengangkatan CPNSD bertahap mulai bulan Juli 2015 hingga November 2015, tidak ada SK pengkatan CPNSD atas dirinya, sementara rekan guru honor pada SDN Pantae Mikhail Kono yang sama-sama dinyatakan lulus CPNSD, telah memperoleh SK pengangkatnnya pada bulan Oktober 2015.

"Setelah dicek, ternyata nota persetujuan pengusulan dari bupati TTU dan BKD TTU belum diusulkan ke BKN meski saya harus keluarkan biaya sebesar Rp. 4 juta bagi salah seorang pegawai BKD TTU untuk ke Jakarta untuk mengurus masalah yang saya hadapi, namun itupun tidak membuahkan hasil," ungkap Ibu lima anak ini.

Karena belum mendapatkan kejelasan terhadap haknya, kata Lurdes, pada bulan Mei 2018 yang lalu, dirinya memutuskan bertemu langsung Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes dalam rangka untuk meminta kejelasaan terkait dengan masa depannya yang terhambat karena ketidakberesan pengrusan di BKD kabupaten TTU.

Dalam pertemuannya dengan Bupati TTU, kata Lurdes, Bupati TTU memerintahkan kepala BKD Kabupaten TTU Fransiskus Tilis untuk mengurus pemberkasan pengangkatan dirinya sebagai CPNSD dengan surat disposi tertanggal 22-05 2018.

Atas rekomendasi dari Bupati TTU dua periode tersebut, Kepala BKD TTU Fransiskus Tilis berjanji untuk mengurusnya dan meminta dirinya untuk bersabar dan meninggalkan nomor handphonenya supaya mudah dihubungi.

"Tetapi tahun berganti tahun tanpa kabar dan di bulan November 2020 ini, saya dengan berat hati akhirnya mengadu nasib saya ini ke Kepala BKN, Komisi ASN, dan Ombudsman supaya mereka dapat membantu saya. Supaya mereka perintahkan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati TTU agar segera membuat nota pengusulan pengangkatan sebagai CPNSD ke BKN yang sudah tertunda selama 7 tahun, dengan pemenuhan hak-hak saya sesuai TMT sebagai CPNSD K2 tertanggal 04-05-2014 dengan gaji awal Rp.1.570.000," ungkapnya.

Diakhir pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III DPRD TTU, Lurdes meminta kepada para wakil rakyat supaya bersama-sama dengan dirinya memperjuangkan sampai dengan pengangkatannya sebagai seorang ASN. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)