Baru Kali Ini Pemerintah tak Hadiri Sidang Banggar DPRD Kota Kupang, Mengapa?

Baru Kali Ini Pemerintah tak Hadiri Sidang Banggar DPRD Kota Kupang, Mengapa?

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Hari ini dilanjutkan dengan Sidang Badan Anggaran di DPRD Kota Kupang. Namun setelah diskorsing sampai empat kali tidak ada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Para Asisten, OPD, Direktur, Camat yang mengikuti Sidang Banggar kali ini.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, meminta agar Pimpinan baim ketua maupun wakil ketua DPR Kota Kupang untuk sekali lagi mendekati Pemenrintah Kota agar dapat menghadiri sidang.

"Jika pemerintah tidak mau juga, ya sudah. Sebenarnya pemerintah yang salah atau kta DPR yang salah. Mengapa pemerintah tidak menghargai DPRD, biasanya DPR yang tidak menghadiri sidang, tapi kali ini pemerintah. Kita dipilih rakyat, kita tidak mau rakyat dikorbankan. Mohon keiklasan ketiga pimpinan untuk menghubungi Pemerintah Kota," tuturnya.

Baca juga: Puluhan Perempuan Pelaku UMKM di Labuan Bajo Ikut Pelatihan Kewirausahaan

Berbeda dengan Jabir Marola, ia menyampaikan agar pimpinan mengambil langkah pertama yaitu bersurat secara resmi ke Pemerintah Kota, disamping menunggu jawaban ke Pemerintah Kota mungkin harus berkonsultasi ke Gubernur.

Ketua Fraksi PKB, Ewalde Taek, menyayangkan sikap Pemerintah Kota yang tidak kooperatif sebab pemerintah tak menghadiri sidang banggar meskipun sidang telah diskorsing berkali-kali.

Baca juga: Kapolsek Kelapa Lima Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

"Saya tidak sepakat dengan orangtua kita untuk mendekati lagi Pemerintah Kota. Karena ini bukan urusan ngambek antara anak dan orangtua karena ini lembaga terhormat. Dinamika dalam persidangan sudah terjadi, diskusi publik di dunia maya, nyata dan sosial. Bahwa DPR tidak menyetujui anggaran pembelian buku untuk siswa tersebar di dunia maya itu pembohongan publik. Persidangan baru mulai belum separuh jalan Pemerintah Kotq hentikan langkah itu," tuturnya.

Ia meminta agar bisa berdiskusi di luar sidang untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Fraksi PDIP, Adi Tali, mengaku awalnya saat Pemerintah Kota tak menghadiri sidang sejak awal ia masih berpikiran positif bahwa Pemerintah akan hadir.

Namun sampai sidang ditutup pun pemerintah tidak hadir.

"Awalnya sebagai penyelanggara pemerintah di daerah sangat optimis bahwa pemerintah behalangan dan pasti akan datang. Tapi ternyata pikiran saya salah dan ketika pak sekwan menghubungi pemerintah sebagai mitra tidak ingin melanjutkan sidang banggar ini. Ini sikap resmi pemerintah, harusnya pemerintah memberikan surat resmi pada lembaga ini agar semuanya resmi. Pembahasan belum final dinamika sementara berjalan, sehingga kondisi ini tidak boleh terjadi," katanya.

Untuk itu, kata Adi, pimpinan harus mengambil keputusan tegas berkoordinasi dengan semua pihak dan ia sepakat wibawa lembaga ini dikedepankan.

Ketua Fraksi Golkar, Tellendmark J Daud, mengatakan dinamika dalam pembahasan itu luar biasa. Meskipun beberapa kali sidang ia tidak menghadiri tapi ia menyarankan agar mengumpulkan semua pimpinan fraksi untuk memberikan ketegasan.

Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem, Yuven Tukung menyampaikan rasa penyesalan atas situasi dan kondisi yang ada teristimewa sikap Pemerintah yang tidak menghadiri persidangam ini.

"Ini wujud tidak menghargai kemitraan kita dan sekaligus juga bagian dari bentuk lemahnya pertanggungjawaban kita kepada masyarakat kota kupang. Ini situasi yang benar-benar genting dan fraksi Nasdem perlu mengambil sikap tentunya berpedoman pasa UU dan mekanisme yang berlaku," tuturnya.

Kata Yuven, sejauh rekaman fraksi Nasdem, masih dalam rel dan mekanisme benar bahwa persidangan masih berjalan dengan lancar.