Breaking News:

Pledoi Yohanes Sulayman : Jaksa Penuntut Umum Dinilai Konyol dan Menyesatkan

tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) konyol dan menyesatkan karena  dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.

POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Penasehat hukum  terdakwa, Yohanes Sulayman 

Sementara itu, pengacara senior, Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan hukum.

“Nah,  terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur  yang diikat dengan perjanjian kredit secara notarial (oleh notaris, red).  Nah, bila ada hubungan hukum yang diikat dengan notarial maka kalau ada masalah yang timbul dalam perjanjian itu, maka hukum yang ditegakkan adalah hukum yang ada dalam perjanjian itu sendiri atau hukum dalam perjanjian kredit itu sendiri berupa wanprestasi.  Bukan hukum yang lain. Itulah maksud menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri.” paparnya.

Menurut Ndaomanu, seseorang tidak dapat dipidana karena tidak mampu memenuhi kewajiabannya dalam perjanjian hutang-piutang. 

“Konsekuensi dari hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang- undang HAM, dikatakan kalau seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau hubungan hutang-piutang, maka ia tidak bisa dipidana,” tandasnya.

Saat ditanya wartawan, apakah dengan Tuntutan  JPU terhadap SS dapat dianggap melanggar HAM? Ndaomanu mengatakan setiap orang dapat menyimpulkan sendiri. “Itulah  yang dikatakan menegakkan hukum dengan hukum, yaitu dengan memerhatikan hukum yang diatur dalam Undang- undang HAM. Silakan simpulkan sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, YS sebagai salah satu terdakwa dugaan korupsi kasus kredit macet Bank NTT dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara, dan mengganti kerugian negara sekitar Rp 33 miliar, subsider 10 tahun penjara.

Bila dalam waktu satu bulan, terdakwa tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka seluruh hartanya akan disita untuk mengganti kerugian Bank NTT.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengalihan Aset Tanah Pemda di Kerangan, Bupati Dula Dicecar Puluhan Pertanyaan

Baca juga: BACAAN Niat Sholat Jumat Jadi Makmum & Imam Lengkap Anjuran Sebelum dan Sesudah Sholat Jumat

Padahal dalam fakta persidangan, JPU tak mampu membuktikan adanya kerugian negara dan perbuatan terdakwa yang melawan hukum. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM/Advetorial)

Penulis: Paul Burin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved