Pledoi Yohanes Sulayman : Jaksa Penuntut Umum Dinilai Konyol dan Menyesatkan

Pledoi Yohanes Sulayman : JPU Dinilai Konyol dan Menyesatkan

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) konyol dan menyesatkan karena  dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.

Penilaian itu disampaikan Tim Penasihat Hukum Yohanes Sulayman dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates, Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum, Chindra Adiano, S.H, M.H, CLA, Nurmawan Wahyudi, S.H, M.H.  Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, S.H, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, S.H, M.H dan Ari Prabowo, S.H di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (19/11/20). 

Dalam pledoi yang dibacakan secara bergantian sekitar 3,5 jam tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa YS menilai, tuntutan JPU konyol dan menyesatkan.  “Apa yang diuraikan JPU dalam tuntutannya konyol dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya,” ujar Chindra Adiano, S.H, M.H, CLA saat membacakan pledoi.

Tim Penasihat Hukum yang ditemui saat rehat  makan siang, mengakui adanya penilaian tersebut.  Menurut mereka, apa yang disampaikan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang berlangsung sekitar lima bulan.

“Penilaian itu disebabkan oleh karena fakta yang dihadirkan dalam tuntutan yang disampaikan JPU melenceng dari fakta persidangan. Dari saksi yang sudah dihadirkan JPU yang PH hadirkan dan ahli, menurut kami itu berbeda antara fakta persidangan dengan fakta yang disampaikan dalam tuntutan. Itulah kenapa ada redaksi konyol dan sesat,” tandas Chindra.

Menurut Chindra, hukum harus ditegakkan sehingga tidak menyesatkan pencari keadilan. “Karena hukum harus ditegakkan agar kita jangan tersesat kan begitu. Kalau dalam proses hukum sudah ada penyesatan melalui dalil yang salah dan ternyata fakta yang diangkat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya itulah yang sesat,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan anggota Tim Penasihan Hukum, Nurmawan Wahyudi, S.H, M.H.

“Kita ambil satu contoh bahwa di fakta persidangan, terbukti secara nyata aset yang diberikan oleh CV MM Linen dalam pengajuan kredit, ada dua  tahap. Satu tahap pada saat pengajuan pertama, yaitu pada Mei 2018, yang kedua diajukan pada Desember 2018 pada saat penambahan fasilitas modal kerja yang diajukan oleh MM Linen,” bebernya.

Sementara itu , lanjutnya,  dalam surat tuntutan JPU, disebutkan bahwa analis kredit namanya Gratia Imanuel  Lapudo (yang menganalisa kredit CV MM Linen di Desember 2018, red) mengatakan  pada saat penambahan kredit itu dengan aset dan jaminan yang sama.  "Seolah-olah tidak ada tambahan ini konyol  dan sesat ini. Jadi benar kata rekan kami ketika fakta yang diungkap di persidangan tidak yang benar, tidak sesuai fakta sebenarnya maka diperoleh peneyesatan yang kemudian gagal dalam penegakan hukum,”  tegas Nurmawan.

Sementara itu, pengacara senior, Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan hukum.

“Nah,  terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur  yang diikat dengan perjanjian kredit secara notarial (oleh notaris, red).  Nah, bila ada hubungan hukum yang diikat dengan notarial maka kalau ada masalah yang timbul dalam perjanjian itu, maka hukum yang ditegakkan adalah hukum yang ada dalam perjanjian itu sendiri atau hukum dalam perjanjian kredit itu sendiri berupa wanprestasi.  Bukan hukum yang lain. Itulah maksud menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri.” paparnya.

Menurut Ndaomanu, seseorang tidak dapat dipidana karena tidak mampu memenuhi kewajiabannya dalam perjanjian hutang-piutang. 

“Konsekuensi dari hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang- undang HAM, dikatakan kalau seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau hubungan hutang-piutang, maka ia tidak bisa dipidana,” tandasnya.

Saat ditanya wartawan, apakah dengan Tuntutan  JPU terhadap SS dapat dianggap melanggar HAM? Ndaomanu mengatakan setiap orang dapat menyimpulkan sendiri. “Itulah  yang dikatakan menegakkan hukum dengan hukum, yaitu dengan memerhatikan hukum yang diatur dalam Undang- undang HAM. Silakan simpulkan sendiri,” ujarnya.