Instruksi Mendagri Dipersoalkan, Yusril Sebut Presiden Tak Bisa Copot Kepala Daerah Apalagi Mendagri

Terlebih untuk menghargai kerja keras dan dedikasi, bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur.

Seperti para pejuang dari tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri, TNI dan relawan.

Juga berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras menanggulangi Covid-19.

"Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran Covid-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah," ujarnya.

Safrizal juga mengatakan ada beberapa poin yang diinstruksikan Mendagri kepada seluruh kepala daerah.

Pertama, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing masing.

"Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak. Dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut," katanya, dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Kedua, lanjut Safrizal, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19.

Ia menyarankan agar para kepala daerah tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.

Sebab menurutnya mencegah lebih baik daripada menindak, karena pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan.

Termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid- 19.

Seperti patuh untuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

"Keempat, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah," katanya.

Safrizal kemudian menjelaskan ketentuan sanksi yang diatur dalam UU Pemda.

Menurutnya, Pasal 67 huruf b, UU Pemda menyatakan kewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan instruksi tersebut, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian.

Ia menegaskan upaya ini dilakukan untuk menjaga kedisiplinan dalam peneguhan protokol kesehatan.

"Sehingga upaya yang selama ini telah dicapai terus dapat ditingkatkan," ujar Dirjen adwil.

Instruksi merupakan arahan dari Presiden Jokowi

Diketahui, instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinet Senin (16/11/2020) lalu.

Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

"Seperti diketahui pandemi Covid-19 ini merupakan bencana nonalam yang bersifat global dan nasional."

"Sehingga untuk dapat mengendalikan pandemi dan dampak sosial, ekonomi, selama lebih kurang 8 bulan pemerintah pusat dan daerah."

"Seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini," kata Safrizal di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Untuk menangani Covid-19 dan dampaknya, kata Safrizal, Pemerintah Pusat dan daerah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan.

Baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.

Berbagai langkah juga telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar.

Termasuk dari pajak rakyat, di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan.

"Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment)," katanya.

Pemecatan Kepala Daerah sama dengan Pencopotan Kapolda?

Istana benar-benar marah, imbas massa yang tidak terkendali sejak kedatangan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta hingga pernikahan putrinya yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Terkait pernikahan putri Habib Rizieq Shihab yang dihadiri ribuan orang dan tidak menerapkan protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi.

Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegur kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Idham Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat karena dianggap tidak melakukan penegakan protokol kesehatan.

Selain itu, polisi juga berencana memanggail Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pernikahan putri Habib Rizieq Shihab.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Mendagri Tito Karnavian di Kuningan, Sabtu (15/8/2020). (Dok Kemendagri)
Menjadi tugas pemerintah mengambil tindakan hukum, aparat harus tegas mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan.

Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

"Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," ujar Jokowi.

Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat Dicopot

Di instansi Polri, Kapolri melakukan pencopotan terhadap Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. 

Pencopotan itu dilakukan melalui telegram Kapolri No ST/3222/XI/Kep/2020, tanggal 16 November 2020. 

"Sesuai dengan TR Kapolri No ST/3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dari Jabatan di Lingkungan Polri, yaitu Irjen Nana Sudjana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru menjadi Korps Ahli Kapolri."

"Kemudian Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya," ucap Argo dalam program Breaking News KompasTV, Senin (16/11/2020).

Argo melanjutkan, Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Ahmad Dofiri sendiri sebelumnya menjabat sebagai Aslog Kapolri.

Pencopotan Nana Sudjana dan Rudy Sufahriadi dari jabatan tersebut terkait dengan tugas menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya yang dinilai lalai.

Enam Kapolda Lainnya Diganti

Selain mencopot Irjen Nana dan Irjen Rudy Sufahriadi, melalui telegram tersebut, Kapolri juga mengganti enam kapolda lainnya. 

Enam Kapolda yang diganti itu yakni Kapolda Bali, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Timur. 

Namun, dari enam kapolda itu, tiga di antaranya dimutasi menjadi kapolda di wilayah lain. 

Dalam salinan telegram yang diperoleh Tribunnews.com, Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus R Golose dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.

Posisi Kapolda Bali akan dijabat oleh Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra yang saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Lalu, Kapolda Maluku, Irjen Baharudin Djafar dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Posisi Irjen Baharudin Djafar kemudian diganti oleh Irjen Pol Refdi Andri yang saat ini menjabat Koorsahli Kapolri.

Kemudian Kapolda Kalsel, Irjen Nico Afinta dimutasi menjadi Kapolda Jatim menggantikan Irjen Mohammad Fadil Imran. 

Irjen Mohammad Fadil Imran dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sudjana. 

Kemudian Kapolda Maluku Utara, Irjen Rikwanto juga dimutasi menjadi Kapolda Kalsel menggantikan Irjen Nico Afinta. 

Posisi Rikwanto kemudian digantikan oleh Irjen Pol Risyadpudin Nursin yang saat ini menjabat sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri.

Mutasi juga menyasar Kapolda Jambi, Irjen Firman Shantyabudi yang dimutasi menjadi Aslog Kapolri.

Jabatan Kapolda Jambi kemudian ditempati Irjen Albertus Rachmad Wibowo yang saat ini menjabat sebagai Sespim Lemdiklat Polri.

Anies Baswedan Bakal Dipanggil Polisi

Menindaklanjuti acara hajatan Habib Rizieq Shihab yang mengundang 10 ribu tamu, Polri pun akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan.

Pihak-pihak terkait tersebut akan menerima surat panggilan dari Polri untuk memberikan klarifikasi acara pernikahan putri pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab, pada Sabtu (14/11/2020).

Menurut keterangan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun tak hanya Anies, sejumlah pihak seperti anggota binmas, RT, RW, hingga lurah juga akan dipanggil.

“Kepada anggota binmas yang bertugas di protokol kesehatan, RT, RW satpam, linmas, lurah, camat, walikota jakpus, kemudian KUA, satgas Covid-19, Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI, kemudian beberapa tamu yang hadir,” ucap Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020) seperti diberitakan Kompas.com. 

Menurutnya, klarifikasi itu terkait kasus dugaan tindak pidana seperti tertuang dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan,” tuturnya.

Sebelumnya, pernikahan putri Rizieq, Syarifah Najwa Shihab, dan acara peringatan Maulid Nabi SAW digelar di kediaman Rizieq sekaligus markas FPI di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

(Tribunnews.com/Daryono/Endra/Taufik Ismail) (Kompas.com/Devina Halim)
 Halaman sebelumnya

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul 6 Kapolda Diganti, Ikutan Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jabar, Jokowi Minta Mendagri Tegus Anies, https://manado.tribunnews.com/2020/11/17/6-kapolda-diganti-ikutan-pencopotan-kapolda-metro-jaya-dan-jabar-jokowi-minta-mendagri-tegus-anies?page=4

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sedang Trending, Yusril Luruskan yang Bisa Copot Kepala Daerah, Presiden tak Berhak Apalagi Mendagri, https://wartakota.tribunnews.com/2020/11/20/sedang-trending-yusril-luruskan-yang-bisa-copot-kepala-daerah-presiden-tak-berhak-apalagi-mendagri?page=all