Linus Lusi Tepis Mendagri Realisasi Dana Pengamanan Pilkada

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian menyoroti tiga pemerintah daerah ( Pemda) di NTT yang belum tuntas merealisasikan dana pengamanan Pilkada kepada aparat keamanan. Tiga kabupaten dimaksud, yaitu Timor Tengah Utara ( TTU), Malaka dan Ngada.

Pasca ditegur Mendagri, pemda dan pihak polres menepis informasi minimnya realisasi dana pengamanan Pilkada. Kapolres TTU AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas mengakui pihaknya telah mendapat dana hibah dari pemda TTU untuk pengamanan Pilkada senilai Rp 4 miliar. Dari jumlah itu, pihak Polres TTU sudah menggunakan sekitar 65 persen dari total dana hibah.

Menurut Nelson, dana hiba sudah digunakan untuk sejumlah kegiatan pengamanan Pilkada sejak April 2020.

Baca juga: Pemda Manggarai Sudah 100 Persen Salurkan Anggaran Pilkada

"Kita gunakan untuk operasional, makan minum selama kegiatan pengamanan di Bawaslu dan kantor KPU TTU. Selain itu, kegiatan pelatihan Sabara," ujar Nelson saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2020) lalu.

Ia menjelaskan, sisa dana hibah sebanyak 35 persen akan digunakan untuk sejumlah kegiatan pengamanan Pilkada pada saat pemungutan suara.

"Dan untuk sisa 35 persen dana hibah itu kita menunggu BKP dari Polres TTU dan Polda NTT. Sisanya kita juga akan memberikan uang makan kepada anggota pada saat ke TPS pada tanggal 9 Desember mendatang," jelasnya.

Baca juga: RSUD SK Lerik Full Pasien Corona

Nelson mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan dana tersebut untuk pengamanan pemungutan suara serta kegiatan pengamanan di Bawaslu dan KPU TTU.

"Kalau nanti pengamanan saat pelantikan bupati terpilih baru akan kita koordinasi lagi, karena dana ini penggunaan hanya untuk tahun 2020 ini saja," kata Nelson.

Pemda Malaka juga sudah merealisasikan 100 persen dana pengamanan Pilkada kepada TNI dan Polri.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong mengatakan, per 12 November 2020, realisasi dana pengamanan Pilkada sudah 100 persen.

Ia menyebut untuk TNI Rp 500 juta dan Polres Malaka Rp 4 miliar. Untuk Polres Malaka dianggarkan pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp 2,5 miliar dan sudah dicairkan beberapa waktu lalu. Sisanya Rp 1,5 miliar dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2020.

"Baru dicairkan pada tanggal 11 November setelah Perda Perubahan APBD 2020 ditetapkan. Dengan demikian realisasi sampai dgn saat ini sudah 100 persen. Tambahan dana yang diusulkan tersebut untuk mengakomodir tambahan TPS akibat pandemi Covid-19," jelas Aloysius ketika dihubungi, Kamis (12/11).

Mengutip surat klarifikasi Pemda Malaka yang diterima Pos Kupang, menindaklanjuti telex dari Dirjen Otonomi Daerah Nomor: T.005/5462/0TDA, tanggal 20 Oktober 2020 perihal masalah pencairan NPHD Kepada KPUD, Bawaslu dan keamanan melalui aplikasi zoom meeting, maka dijelaskab soal hibah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Malaka.

Bahwa, Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk KPU Kabupaten Malaka berdasarkan NPHD: Nomor: 23/HK-NPHD/X/2019 dan 01/KU.07-SD/5321/KPU-KAB/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dengan bukti SP2D Nomor: 3660/LS/HIBAH-KPU/XII/2019 tanggal 3/12/2019
sebesar Rp 347.613.800, dan Nomor: 0146/LS/KPU/I/2020 tanggal 18/02/2020 sebesar Rp 14.352.386.200,-

Bahwa, Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk Bawaslu Malaka berdasarkan NPHD Nomor: 24/HK-NPHD/X/2019 dan 001/Bws.MILKNPHD/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dengan bukti SP2D Nomor: 4429/LS/HIBAH/XI/2019, tanggal 20/12/2019 sebesar Rp 395.655.000, Nomor:0084/LS/HIBAH/2020 tanggal 5/2/2020 sebesar Rp 6.704.345.000, Bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk TNI khususnya Kodim 1605 berdasarkan NPHD Nomor: 6/HK-NPHD/I1/2020 dan B/62/11/2020, tanggal 17 Februari 2020 dengan bukti SP2D Nomor :263/LS/HIBAH/AI/2020, tanggal 10/03/2020 sebesar Rp 500.000.000.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk Polres Malaka berdasarkan NPHD Nomor :2/HK/NPHD/I/2020 dan 01/1/2020/Res/MALAKA, tanggal 23 Januari 2020 dengan bukti SP2D Nomor :1091/LS/HIBAH/POLR/VI/2020 tanggal 18/6/2020 sebesar Rp 2.500.000.00,-

Tambahan dana Pilkada pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 khusus untuk KPU Kabupaten Malaka dengan Nomor Adendum NPHD :12/HK-NPHD/VII/2020 dan 08/KU.07-NK/5321/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp 500.000.000 dan Polres Malaka sebesar Rp 1.500.000.000, akan direalisasikan setelah penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang akan dilakukan pada awal Nopember 2020.

Terpisah, Penjabat Bupati Ngada Linus Lusi mengatakan, Pemda Ngada telah menyerahkan dana hibah pengamanan Pilkada untuk Polres dan Kodim 1625/Ngada.
Dana tahap I dan II untuk Polres Ngada sudah dicairkan, sedangkan tahap III sudah dikoordinasikan ke Polres Ngada guna mengajukan pencairan. Total dana hibah Pilkada untuk Polres Ngada yaitu Rp 4.099.254.500.

"Untuk tahap 3 sudah diminta kepada pihak Polres Ngada segera mengajukan pencairan. Tahap I dan II sudah cairkan beberapa waktu lalu," ujar Linus Lusi, Kamis (12/11). "Kalau Kodim sudah cair seluruhnya, juga KPU. Untuk Kodim 1625/Ngada jumlah dananya yaitu 999.587.200 rupiah," tambah Linus.

Ia menegaskan Pemda Ngada memastikan hibah dana untuk unsur pendukung dan penyelenggara Pilkada Ngada dapat dioptimalkan untuk suksesnya pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ngada.

"Kita berharap dengan dana tersebut dapat mendukung dan mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan ada gangguan teknis dan non teknis penyelenggaraan Pilkada," ujarnya.

Linus Lusi mengatakan, pasangan calon dan timnya dapat memberikan pendidikan politik yang cerdas terhadap para pendukung agar memberi nilai-nilai demokrasi dalam mengawal kinerja pemerintah dan memberi solusi kepada para konsuten pemilih.

"Karena kita jadikan Ngada sebagai barometer demokrasi politik lokal yang brilian dan cerdas," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengomentari dengan tegas Kabupaten Malaka, Ngada dan Timor Tengah Utara karena belum merealisasi dana pengamanan Pilkada. Hal itu disampaikan Tito dalam webinar yang diselenggarakan KPK RI bertajuk Pembekalan Pilkada Berintegritas melalui kanal YouTube KPK RI, Selasa (10/11) lalu.

Webinar saat itu khusus membahas empat provinsi yang melaksanakan Pilkada yaitu Provinsi NTT, Kepulauan Riau, Lampung, dan Kalimantan Timur.

Untuk Provinsi NTT, dari sembilan daerah yang menggelar Pilkada tiga daerah yang ia soroti adalah yang realisasi anggaran pengamanannya minim. Ngada dan TTU bahkan masih nol realisasinya padahal telah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (NPHD).

Sorotan pertama Tito ditujukan kepada Kabupaten Malaka. Dalam perkembangan sementara pendanaan dan pencairan Pilkada, papar Tito, dana pengamanan baru 16,7 persen di wilayah tersebut. Tito spontan mempertanyakan hal ini.

"Yang bermasalah adalah Kabupaten Malaka. Untuk KPU dan Bawaslu-nya sudah 100 persen tapi untuk pengamanannya baru 16,7 persen. Ini mau diamankan atau ngga ini? Nanti ramai ini konfliknya apalagi NTT daerah rawan konflik," tekan Tito.

Ia juga sempat mempersoalkan alpanya Penjabat Bupati Malaka saat pembahasan penting dengan Dirjen Keuangan meskipun sudah digelar secara virtual conference (vicon). "Diajak vicon 5 November oleh Dirjen Keuangan Daerah ngga hadir lagi PJ-nya, ini nanti kita evaluasi PJ-nya," tegasnya.

Berikutnya Ngada yang mendapat sorotan keras dari Tito. Realisasi pengamanan di daerah ini malah tidak ada sama sekali alias nol. Laporan Tito mengenai hal itu sejenak mengundang tawa peserta webinar tersebut.

"Ngada ini masih nol untuk pengamanan. Ngga ada! Kasihan teman-teman pengamanan Polri. Lemes nanti pengamanan kalau ngga ada anggarannya," ujar Tito.

Ia menegaskan apabila alokasi Rp 5 miliar tersebut tidak direalisasikan maka ia akan mendorong untuk diadakan pemeriksaan.

"Ngada Rp 5 miliar lebih tapi tidak disalurkan sama sekali. Ini tidak salurkan kita periksa nanti, mana uangnya?," tegasnya.

Tidak hanya Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) juga termasuk daerah yang nol realisasi anggaran pengamanannya. "Kemudian juga Kabupaten Timor Tengah Utara, masih nol! Rp 4,35 miliar belum disalurkan sama sekali," tukas Tito.

Tito pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama kabupaten lain di NTT yang serius menggelar pilkada. Rata-rata daerah lainnya di NTT realisasi anggaran untuk KPUD, Bawaslu daerah dan aparat keamanan telah 100 persen.

"Untuk NTT ada tiga daerah. Ini yang bermasalah untuk urusan angggaran pengamanan. Kalau Belu, terima kasih banyak, tiga-tiganya yaitu KPU, Bawaslu dan pengamanannya sudah bagus. Manggarai juga sudah beres. Manggarai Barat semua beres. Sabu Raijua semua 100 persen beres. Sumba Barat sudah juga. Sumba Timur semua sudah 100 persen," terang dia. (mm/yon/gg/kompas.com)