Timor Leste Nyaris Bubar Usai Merdeka, Warga Bumi Lorosae Ngamuk, Pemerintah Tak Becus Urus Hal Ini

Anggota komunitas bisnis menyalahkan krisis pada kekurangan di pasar internasional.

Mereka menjelaskan bahwa Timor Leste adalah prioritas rendah bagi pemasok beras regional yang Memilih untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar baik dari Indonesia dan Filipina, di mana harga telah melonjak selama dua tahun terakhir.

Timor tidak asing dengan kerawanan pangan. Periode menjelang dimulainya musim hujan dikenal sebagai "musim lapar".

Dalam menghadapi hal ini, orang Timor mengandalkan kombinasi beras, jagung, umbi-umbian.

Pada saat itu, pemerintah memperkirakan Timor Lorosa'e membutuhkan 83.000 metrik ton beras per tahun.

Berdasarkan perhitungan hanya 90 kilogram per kapita, dibandingkan dengan angka antara 133 hingga 149 kilogram per kapita yang digunakan di Indonesia.

Dari 83.000 metrik ton yang dibutuhkan, Kementerian Pertanian menghitung produksi dalam negeri hanya 40.000 metrik ton.

Angka ini sebenarnya mungkin dilebih-lebihkan. Pada awal 1990-an produksi beras di Timor Leste melampaui 55.000 metrik ton selama empat tahun berturut-turut, tetapi kemudian turun menjadi rata-rata 41.000 metrik ton per tahun.

Namun, sejak 1999, kombinasi faktor-faktor kegagalan memelihara sistem irigasi, migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan.

Biaya yang tinggi untuk input, dan upah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perkiraan saat ini sebesar 40.000 metrik ton per tahun tidak realistis.

Sementara itu, yang mengejutkan pengakuan rakyat Timor Leste adalah, stok beras di negaranya sudah kosong selama dua minggu, hingga memicu kekerasan di Dili.

Tanpa keterbukaan yang lebih besar dari para pejabat, tidak mungkin untuk memastikan mengapa Timor Leste mengalami krisis yang parah.

Yang jelas, kekurangan beras bukanlah konspirasi yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan pemerintah atau rencana pemerintah untuk memenangkan pemilu 2007.

Sebaliknya, semua indikasi adalah bahwa program ketahanan pangan Kementerian Pembangunan telah melibatkan kurangnya transparansi (jika bukan korupsi langsung).

Bahwa negara tidak memiliki kapasitas untuk menyalurkan beras kepada penduduk secara adil dan efisien, dan bahwa dengan mengambil beras.