Breaking News:

Salam Pos Kupang

Urgensi Toleransi

PIDATO Presiden Prancis Emmanuel Macron soal karikatur Nabi Muhammad SAW dan kebebasan berekspresi, memantik keprihatinan para pemimpin dunia

Urgensi Toleransi
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PIDATO Presiden Prancis Emmanuel Macron soal karikatur Nabi Muhammad SAW dan kebebasan berekspresi, telah memantik keprihatinan para pemimpin dunia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) angka suara.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan bersuara lebih lantang dengan mengatakan Marcon sama sekali tidak mengerti sejarah bangsanya sendiri. Banyak kalangan melihat Pidato Marcon tidak pantas, di tengah upaya menumbuhkembangkan toleransi di antara ummat beragama untuk dunia yang lebih damai.

Kecaman bermula saat Macron berpidato 2 Oktober lalu. Saat itu, Macron menilai Islam adalah agama yang sedang dalam krisis. Bahkan, pemerintahannya akan mengatur lebih tegas guna mencegah separatisme Islam.

Baca juga: Menanti Perwujudan Pemantapan Malaka

Dalam hal ini, di antaranya dengan mengawasi masjid, ceramah, dan imam yang lebih ketat. Tujuannya agar terwujud pemahaman Islam versi Prancis. Ia juga mendukung penuh majalah Charlie Hebdo yang menerbitkan ulang karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad SAW.

Marcon menyebut apa yang dilakukan Charlie Hebdo sebagai sebuah bentuk kekebasan berekspresi. Tak lama berselang, seorang guru yang menampilkan karikatur di sekolah saat menjelaskan tentang kebebasan berekspresi, dibunuh dengan cara dipenggal.

Dalam pidatonya, Marcon menyebut Islam adalah agama yang saat ini sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Presiden Jokowi menilai dalih Emmanuel Macron untuk kebebasan berekspresi di Perancis, telah menciderai kesakralan kehidupan beragama.

Baca juga: Pilkada Sumba Timur - Paket ULP-YHW Sudah Rekrut Saksi

Khususnya melukai Ummat Islam. Tentu kita memberikan apresiasi terhadap sikap tegas Presiden Jokowi dalam konteks Prancis saat ini. Memang, tidak boleh ada lagi upaya-upaya yang melecehkan simbol-simbol agama tertentu.

Termasuk soal terorisme. Terorisme adalah terorisme dan sejatinya tidak dikaitkan dengan agama tertentu. Munculnya sentimen negatif terhadap agama tertentu tidak terlepas dari kesalahan menyangkutpautkan terorisme dengan agama.

Tidak ada agama manapun yang mengajarkan ummatnya untuk menebar kebencian, membunuh, merusak. Semua mengajarkan welas asih, tepo seliro saling menghormati, menghargai, dan hidup damai saling berdampingan.

Tanpa bermaksud mengecilkan sikap Presiden Jokowi atas empati Muslim di Prancis, dan kecaman atas sikap Presiden Marcon, sejatinya kepala negara juga melihat lebih tajam ke dalam negeri. Kasus- kasus atas nama kekerasan agama saat ini, masih terbilang tinggi.

Dalam catatan KontraS, ada masalah serius soal pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelaku kekerasan yang dilakukan sesama masyarakat sipil (163 kasus), pemerintah (177 kasus), Ormas (148 kasus), dan Polisi (92 kasus).

KontraS melihat tingginya angka kekerasan ini tidak bisa dipisahkan dari masih adanya kebijakan dan wacana kebijakan negara yang diskriminatif. Khususnya terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas, dan pembiaran terhadap peristiwa kekerasan atas nama agama.

Kita tahu, UUD 1945 khususnya Pasal 29 telah megatur hal ini. Pasal 29 ayat 1 berunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Semoga, pemerintah bisa bertindak lebih tegas sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan terentu. Sehingga seluruh ummat beragama di nusantara bisa beribadah dengan tenang dalam ranah transendensi, sekaligus hidup damai berdampingan dalam balutan toleransi sesungguhnya. Semoga. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved