POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Kota Kupang ( Pemkot Kupang) tengah gencar melakukan program peningkatan kualitas rumah untuk warga miskin Kota Kupang ( bedah rumah).

Sudah banyak warga kota yang menikmati manfaat dari program ini. Namun dalam pelaksanaannya, program ini dinilai melanggar aturan yang ada, terutama di kalangan DPRD Kota Kupang.

Karena disebutkan pelaksanaan program itu sudah menyalahi aturan, secara sepihak merubah kesepakatan bersama antara DPRD Kota Kupang dan Pemkot Kupang. Kesepakatan bersama itu, telah dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah. (Perda).

Baca juga: Pilkada Sumba Timur - Paket ULP-YHW Sudah Rekrut Saksi

"Kami siap bertanggung jawab karena pemerintah ingin secara total membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Besaran Rp 10 juta untuk membeda satu unit rumah, dinilai tidak maksimal. Kalau dulu bilang Rp 10 juta, kita perbaiki atapnya, temboknya rubuh, pun sebaliknya, perbaiki atapnya temboknya yang rubuh. Jadi kita ingin semuanya itu satu kali dibenahi," terangnya.

Ia tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas program yang sangat membantu masyarakat ini dan yang paling penting itu tidak ada niat jahat untuk mencuri.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Belu Jadi 4 Orang

Ia pun memastikan, program peningkatan rumah tetap dikerjakan dan terus berjalan, sepanjang untuk kepentingan masyarakat.

Katanya program bedah rumah telah berjalan sesuai ketentuan dan berdasarkan prioritas penangananya dan dirinya siap bertanggung jawab akan hal itu.

Untuk diketahui, kesepakatan antara DPRD dan Pemkot menyangkut besaran anggaran dan peruntukannya dalam meningkatkan kualitas rumah.

Anggaran yang disepakati Rp 5 miliir dengan target kinerja 500 rumah dan biaya per unit Rp 10 juta. Namun dalam pelaksanaanya, pemerintah mengubah kesepakatan dengan besaran anggaran menjadi Rp 40-50 juta. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)