Presiden Jokowi Disarankan Siapkan Indonesia Hadapi Perang Dunia III, Tanda-tanda Konflik Sudah ada
Berbagai konflik hampir terjadi di berbagai belakahan dunia. Lebih mengkwatirkan adalah konflik-konflik tersebut melibatkan negara-negara besar
"Ini mengingatkan seluruh warga bangsa kita bahwa kita ini sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater depression dari depresi tahun 1930-an yang mana saat itu terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II," ujar Jimly dalam diskusi daring bertajuk "Setelah Suga dan Pompeo Bertandang", Sabtu (31/10/2020).
Tanggapan yang dikemukakan Jimly itupun sebagai tanggapannya terhadap kunjungan beberapa pejabat negara ke Tanah Air.
Baca Juga: Vanuatu 'Usik' Indonesia Soal Kejahatan HAM karena Ingin Bantu Papua, Tantowi Yahya: Ada Ikatan, Ras Mereka Sama Persis dengan Papua
Meski pernyataannya mengenai perang dunia III disebut masih mustahil terjadi oleh sebagian orang, Jimly justru menemukan fakta yang berbeda.
Beberapa fakta itu timbul bersamaan dengan gejala-gejala yang menyiratkan akan adanya peperangan beberapa negara.
Termasuk dengan gejolak ekonomi dunia yang bisa saja jadi salah satu pemicu pecah perang.
"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni China. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkap Jimly.
"Jadi kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang ini. Apalagi medan tempurnya itu bukan di wilayah yang dekat Amerika. Tapi di Laut Cina Selatan," lanjut dia.
Bersamaan dengan itu, kata Jimly, letupan-letupan konflik di sejumlah negara sudah terjadi.
Dia mencontohkan, konflik wilayah Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan China.
"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjut Jimly.

"Ini kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, nonblok, aktif dan bebas. Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat," kata pakar hukum tata negara ini.
Melansir dari Tribunnews.com, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tiba di Jakarta pada Kamis dini hari.
Kedatangannya tersebut sebagai salah satu rangka kunjungan kerja ke sejumlah negara di Asia.
Dalam konferensi pers secara daring, Pompeo juga menyampaikan penolakan atas klaim China di Laut China Selatan.