Pemerintah Provinsi NTT Gelontorkan 100 Miliar Bagi KK Miskin & Hampir Miskin, Yuk Simak !

Bangun Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Provinsi NTT Gelontorkan 100 Miliar Bagi KK Miskin dan Hampir Miskin

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Pemerintah memiliki desain stimulus ekonomi yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia termasuk NTT.

Secara khusus untuk Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi menggelontorkan 105 Miliar untuk membackup ekonomi dari 91. 000 KK miskin dan hampir miskin.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 NTT, Marius A. Jelamu dalam Talk Show bertemakan Membangkitkan Ekonomi NTT di Masa Pandemi Covid-19 bersama Jurnalis POS-KUPANG.COM, Frans Krowin, Sabtu, 31/10/2020.

Sebelumnya, dana APBD didistribusikan di setiap organisasi perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Perikanan, Kelautan, Kesehatan dan sebagainya. Tetapi, sejak pandemi Covid-19 maka APBD 2020, praktis stagnan. Karena semua anggaran difokuskan untuk Covid-19.

Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tentang Refocusing dan Realokasi kembali anggaran.

"Maka kemudian bpak Gubernur NTT beserta jajarannya mendesain kembali anggaran APBD 2020," ungkap Marius.

Ia menerangkan bahwa dari akokasi anggaran 105 Miliar tersebut, 100 Miliar dialokasikan untuk 91.000 kepala keluarga miskin dan hampir miskin di seluruh Nusa Tenggara Timur.

"Dan memang masih berjalan. Kita harapkan, memang kabupaten yang belum memasukan data, segera masukan data sehingga semuanya bisa tersalur dengan baik," tambahnya.

Dari anggaran 100 Miliar tersebut, diberikan stimulus ekonomi kepada 5166 warga NTT yang terkena PHK di tengah pandemi Covid-19.

Ia menuturkan bahwa, perhatian pemerintah pusat begitupun pemerintah provinsi terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19 begitu baik. Sehingga, masyarakat NTT dibantu.

 Dikatakan Marius, penutupan sektor perhubungan lauta darat dan udara beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di NTT. Pasca dibukan kembali tata kelolah pemerintahan dan pembangun pertumbuhan ekonomi perlahan merangkak naik.

Terkait syarat yang harus dipenuhi oleh para calon penerima bantuan tersebut, Marius menjelaskan bahwa, calon penerima bantuan tersebut adalah warga yang terkategori miskin dan hampir miskin yang mana sudah diatur oleh kementerian sosial.

Hal ini dimaksudkan agar, masyarakat provinsi NTT tetap memiliki daya tahan ekonomi. Pasalnya, tidak hanya protokol kesehatan yang perlu dijaga. Namun, imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Baca juga: Ini Ungkapan Peserta Testing CPNS Sikka Yang Lulus Seleksi

Baca juga: Linus Lusi Puji Masyarakat Jerebuu di Kabupaten Ngada, Info

Baca juga: Pejabat Bupati Sumba Barat : Masyarakat Jaga Suasana Kondusif Sukseskan Pilkada 2020

Meski tata kelolah pemerintahan, dan pembangunan serta non-pemerintah dibuka tetapi protokol kesehatan mesti diperhatikan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)