Berita Betun Hari Ini

Penjabat Bupati Sepakat Perlu Dihadirkan Kantor BNN-D di Malaka

Penjabat Bupati Malaka, dr. Meserasi Ataupah sepakat soal perlu dihadirkan Kantor BNN-Daerah di Kabupaten Malaka

Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/YENI RACHMAWATI
Kepala Dinas Sosial NTT, dr Mese Ataupah, kepada POS-KUPANG.COM, di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2020) 

POS-KUPANG.COM | BETUN - Penjabat Bupati Malaka, dr. Meserasi Ataupah sepakat soal perlu dihadirkan Kantor BNN-Daerah di Kabupaten Malaka. Pasalnya, dengan letak Malaka berbatasan langsung dengan RDTL, sangat berpeluang terjadinya peredaran narkoba.

Untuk itu, dengan adanya BNN-D maka dapat mendeteksi dini bagi pelintas batas yang masuk dari RDTL melalui pintu batas Motamasin, Kecamatan Kobalima Timur.

Meserasi Ataupah kepada Wartawan di Betun, Selasa (27/10) lalu mengakui kalau wilayah Malaka sangat terbuka masuknya narkoba yang dibawa oknum tak bertanggung jawab dari wilayah RDTL.

Baca juga: 36 Pasien Covid-19 di Kabupaten Manggarai Sedang Dirawat, 29 Sudah Sembuh

Untuk itu, katanya, kehadiran Kantor BNN-D sangat diperlukan agar bisa mendeteksi dini yang namanya narkoba pada pelintas batas.

"Ya nanti kita bicarakan bersama unsur Forkompinda mengenai hal ini. Tentunya sosialisasi mengenai bahaya narkoba pun harus terus dilakukan oleh institusi yang berhak. Tapi saya kira Kantor BNN-D perlu ada di Malaka," kata Kadis Kesehatan NTT ini.

Baca juga: Kaka Slank Kunjungi Kota Mbay Nagekeo, Ada Apa?

Sebelumnya Kepala Kantor Kesbangpol Malaka, Gaudensius Mau mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka melalui Kantor Kesbangpol menargetkan pada tahun 2021 Malaka sudah miliki Perda tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Keberadaan Malaka berbatasan langsung dengan wilayah RDTL tentu daerah ini kedepan menjadi pintu masuk peredaran narkoba dari wilayah RDTL. Untuk itu payung hukum berupa Perda wajib untuk ditetapkan.

Dkatakan Gaudensius, pihaknya memang sudah mengagendakan untuk merancang Perda tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba. Selama ini agak terlambat karena keberadaan kantor inipun masih baru dan personilpun terbatas.

Walau dalam keterbatasan, lanjut Gaudensius, pembentukan Perda ini menjadi keharusan. Pasalnya, wilayah Malaka berbatasan langsung dengan RDTL untuk batas darat dan laut. Apalagi saat ini peredaran narkoba di beberapa negara menjadikan RDTL sebagai pintu masuk ke wilayah Indonesia.

"Kita sedang rancang Ranperda. Saya juga sudah komunikasi dengan Kabag Hukum untuk kita susun ranperdanya kemudian diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama," jelas Gaudensius. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved