Dirjen Bimas Katolik Kunjungi SMA Katolik Thomas Morus Ende yang Minim Fasilitas

POS-KUPANG.COM | ENDE - Kamis (29/10/2020), Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Yohanes Bayu Samodro, mengunjungi SMA Katolik Thomas Morus, Ende, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

SMAK Thomas Morus merupakan salah satu dari tiga sekolah negeri Katolik yang ada di Indonesia. Sekolah yang beralamat di Jl. Flores Desa Nanganesa ini baru tahun lalu dinegerikan.

Kedatangan Dirjen Bimas Katolik disambut dengan tarian adat dan paduan suara yang dibawakan oleh para siswa-siswi di halaman sekolah tersebut.

Baca juga: Sumba Barat Kembali Bertambah Dua Orang Positip Virus Corona

Usai dikalungkan selendang daerah Ende, Yohanes langsung menuju halaman dalam sekolah untuk memantau sejumlah ruang kelas dan proses pembagunan gedung ruas kelas baru.

Yohanes didampingi oleh didampingi oleh Kepala SMAK Thomas Morus Yohanes Devita Son Duri, Kepala Kanwil Kepala Kantor Agama Kabupaten Ende, Wilhelmus Yohanes Ndoa dan Kepala Bidang Pendidikan Katolik, Kantor Kementerian Agama Propinsi NTT.

Baca juga: Ini Program Kerja DPD HPJI NTT Periode 2020-2003 Hasil Rakerda

Pantauan POS-KUPANG.COM, ada enam ruang kelas yang masih berdinding bebak. Ruangannyanya cukup sempit. Kepala sekolah, Son Duri, megatakan bahwa ukuran ruang kelas tidak memenuhi standar pendidikan.

Sementara itu, pembangunan ruang kelas baru, masih di tahap difondasi. Rencananya gedung baru untuk ruang kelas tersebut dibangun tiga lantai.

SMAK Thomas Morus hingga saat ini baru memiliki 10 ruang kelas, 6 ruangan berdinding bebak, sementara empat ruangan lainnya merupakan bangunan permanen.

Selain itu, SMAK Thomas Morus membutuhkan ruang perpustakaan, sejumlah laboratorium (Mipa, Bahasa, IT dan keagamaan), kapela dan asrama.

Dia mengatakan, dari tahun ke tahun SMAK Thomas Morus mengalami peningkatan jumlah siswa-siswi sehingga perlu peningkatan fasilitas sekolah.

Tahun ajaran 2020/2021 ini, kata dia jumlah siswa-siswi mencapai 303 orang. Tahun ajaran berikut jumlah siswa-siswi diprediksi bisa mencapai 450 orang.

Jumlah dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Son Duri mengatakan, saat ini jumlah tenaga pendidik di SMAK Thomas Morus 19 orang. Dari 19 orang tersebut, 14 orang pernah mengikuti CPNS, namun yang lolos sampai ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) hanya dua orang.

Menurutnya, 19 tenaga pendidik tersebut berperan penting dalam perjalanan SMAK Thomas Morus sejak awal yakni 2012. "Mereka ini termasuk pendiri sekolah ini," ungkapnya.

Lanjutnya, para pendidik tersebut sangat gigih dan setia dalam mengabdi bahkan ketika gaji tersendat hingga berbulan-bulan mereka tetap setia.

Bagaimana Calon Guru Baru Bukan Katolik

Son Duri mengatakan ada 43 calon guru baru yang lulus CPNS. Menurutnya, dari para calon guru baru tersebut ada bukan Katolik.

Son Duri tegaskan, SMAK Thomas Morus tetap berpegang teguh pada pedoman yang ada, bahwa aktivitas belajar mengajar dijalankan oleh yang Katolik bukan non Katolik.

Tidak hanya itu, dia juga berharap 19 guru yang ada tetap mengabdi di SMAK Thomas Morus kendati ada 43 orang calon guru baru PNS. "Saya harap 19 guru ini tidak diapa-apakan entah pindah, pecat, karena mereka bagian penting berdirinya SMAK Thomas Morus," ungkapnya.

Hal itu juga ditegaskan oleh salah satu guru, Cletus Kaki. Menurut Cletus jika ada tenaga pendidik yang bukan Katolik maka akan mengganggu. "Jadi saya sangat harapkan ini juga ada penegasan dari pa Dirjen Bimas Katolik," ungkapnya.

Dirjen Bimas Katolik Janji Akan Perjuangkan

Yohanes Samudro dalam dialog dengan para guru dan kepala sekolah, mengatakan bicara soal peningkatan fasilitas tentu berkaitan dengan dana alokasi anggaran.

"Ini tentu akan diperjuangkan. Kita akan menyiasiati alokasi anggaran tahun 2021. Kita juga akan memperjuangkan soal status dan kesejahteraan guru," ungkapnya.

Dia menambahkan, ada beberapa sekolah Katolik di Indonesia yang akan dinegerikan. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, kata dia ada tiga sekolah yang bakal dinegerikan.

Untuk jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Katolik, pada tahun 2021 akan diperjuangkan payung hukumnya untuk bisa dinegerikan.

Dijelaskannya, hal itu juga sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat, jika masyarakat membutuhkan untuk dinegerikan maka bisa diusulkan. "Nanti kami siapkan payung hukumnya," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)