Kunker di NTT, Komisi III DPR RI Bawa Asa Penambahan Anggaran Penerimaan Polri untuk Putra Daerah
Pihaknya berharap ada perhatian untuk penambahan personel dengan porsi rekrutmen putra daerah yang lebih besar
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Oleh Oleh Kunker di NTT, Komisi III DPR RI Bawa Asa Penambahan Anggaran Penerimaan Polri untuk Putra Daerah
POS-KUPANG.COM | KUPANG --Rombongan Komisi III DPR RI membawa pulang oleh-oleh dalam kunjungan kerja di Provinsi NTT pada Senin (26/10). Kunjungan kerja dalam rangka reses Komisi III masa persidangan 1 tahun 2020-2021 bidang Hukum HAM dan Keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan di Mapolda NTT dan Kanwil Kemenkumham NTT.
Di Mapolda NTT, jalan Soeharto Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, rombongan Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif, Kajati NTT DR. Yulianto dan Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi serta jajaran. Rapat kerja berlangsung pukul 10.00 Wita hingga 13.00 Wita.
Sementara di Kanwil Kemenkumham NTT, jalan WJ Lalamentik Kecamatan Oebobo Kota Kupang, rombongan Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Andreas Don Rade, Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT, Sisva Yetti, Wakil Ketua PTUN NTT Masdin dan Kepala Pengadilan Militer III-5 Kupang Letkol Chk. Masykur beserta jajaran.
Rapat kerja berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, Jalan WZ Lalamentik Oebobo Kota Kupang pukul 14.30 Wita hingga pukul 16.00 Wita.
Kepada wartawan di Mapolda NTT, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan kunjungan kerja tersebut dilaksanakan untuk memantau dan mengetahui mitra kerja di daerah baik Polda, Kejaksaan dan BNN NTT dalam mengantisipasi dan menangani Covid-19.
Selain itu, khusus untuk Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT, Komisi III DPR RI juga ingin melihat kesiapan di dalam urusan Pilkada Serentak tahun 2020. "Untuk ini, kami sudah mendapatkan penjelasan sangat rigit dan memadai," ungkap Herman Herry.
Politisi PDIP itu mengatakan, berdasarkan laporan yang mereka terima, saat ini masih terdapat kekurangan SDM Polri di Polda NTT. "Sesuai penjelasan Kapolda, rasio di NTT hanya 43 persen dari kebutuhan yang ada," ungkap politisi yang akrab disapa HH itu.
Ia menjelaskan, dengan dicanangkannya NTT sebagai lokasi pariwisata premium oleh Presiden Jokowi maka ketersediaan personel polisi harus sebanding dengan kebutuhan, termasuk proyeksi satuan polisi pariwisata yang akan ditempatkan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Karena itu, Herman Herry menjamin akan membawa harapan untuk penambahan personil polri ke dalam sidang bersama pemerintah.
"Terus terang presiden telah mencanangkan NTT menjadi pariwisata premium, oleh karena itu kami akan tindak lanjuti pada masa sidang berikut, untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah alokasi anggaran untuk penerimaan polisi di NTT," janjinya.
Herman Herry juga menyebut, saat ini pembangunan Polres baru sedang berjalan dan masuk dalam anggaran tahun 2020. Ia menegaskan, pada tahun 2021, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Polda NTT akan ditambah 100 persen.
"Anggaran tahun 2021 juga belanja modal dari Polda ditambah hampir 100 persen sehingga dari alokasi tersebut polda NTT dapat melakukan pembangunan infrastruktur," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat penjelasan dari Kapolda NTT dan Kajati NTT terkait penanganan kasus-kasus yang menjadi atensi publik di NTT. Karenanya, Komisi III mengapresiasi penangan kasus kasus tersebut.
Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan pihaknya menyampaikan capaian kinerja baik pembinaan maupun operasional, anggaran serta pembinaan personel kepada tim Komisi III DPR RI.
