Catatan Untuk Pemerintah Kota Kupang : Tiga Tahun Memimpin, Persoalan Klasik Warga Belum Berubah

Catatan Publik Untuk Pemerintah Kota Kupang : Tiga Tahun Memimpin, Persoalan Klasik Yang Mendera Warga Belum Berubah 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Persoalan persoalan klasik yang mendera warga Kota Kupang hingga tiga tahun usia kepemimpinan duet Wali Kota Jefri Riwu Kore - Wakil Wali Kota Herman Man belum juga berubah. Persoalan-persoalan tersebut menjadi momok bagi warga sekaligus telah berpotensi melahirkan persoalan-persoalan turunan baru di ibukota provinsi NTT ini. 

Hal itu terungkap dalam Ngobrol Asyik yang digelar atas kerjasama Pos Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Nusa Cendana (Fisip Undana) Kupang pada Jumat (23/10) sore di Kantor Redaksi Pos Kupang. 

Dalam dialog bertajuk persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang tiga tahun terakhir, Tim Riset Prodi Ilmu Politik FISIP Undana mengungkap hasil survei yang mereka lakukan selama periode Agustus 2020. 

Survei dilakukan dengan metode multi stage random sampling atau acak bertingkat dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga rumah tangga. Mereka menggunakan sebanyak 440 responden dengan pertimbangan keterwakilan gender dari primary sampling di 38 kelurahan yang berada di Kota Kupang. 

Tingkat margin of error survei berkisar 4,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. 

Menanggapi hasil survei, anggota tim Riset Prodi Ilmu Politik FISIP Undana, DR. Rudi Rohi dan Yohanes Jimmy Nami sepakat menyebut secara makro, memang tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan duet Jefri - Herman meningkat. Namun demikian tidak diikuti secara mikro. 

Rudi Rohi menyebut bahwa isu-isu dan persoalan-persoalan mendasar warga Kota Kupang belum berubah (ada perbaikan signifikan) dari pemerintahan terdahulu. Dari hasil survei, kata dia, masyarakat sendiri yang memberi penilaian rapor merah atas penanganan persoalan-persoalan kota. 

"Yang menarik, masyarakat memiliki sendiri catatan dan rapor merah terkait itu, dari 20 isu masalah kota, ada 9 yang dianggap sangat mendasar dan belum berubah dari pemerintah dulu," kata Rudi. 

Ia menyebut contoh diantaranya seperti kemiskinan, penanganan persoalan air bersih, penanganan sampah kota, konsep smart city dengan program internet gratis bagi masyarakat, transportasi publik yang diabaikan hingga janji membangun laboratorium kesehatan kota. 

"Sampai sejauh mana program, treatment dan strateginya? Saya lihat, justru persoalan seperti air bersih misalnya tidak tersentuh bahkan menimbulkan masalah kota yang lain seperti bisnis rente air, merusak infrastruktur jalan hingga kecelakaan demi kecelakaan mobil tangki air " katanya. 

Menurutnya, seandainya tata kelola air bersih di Kota Kupang berada dalam kondisi baik dan dapat menjangkau masyarakat, maka maka masyarakat bisa menghemat biaya untuk air bersih hingga 30-40 persen. 

Setali tiga uang, persoalan sampah yang masih bertahan  dengan rapor merah hingga kini masih ditangani secara konvensional dan tidak diatur dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik. 

"Secara makro, hal yang tidak substansi pemerintah berhasil. Tetapi hal mendasar yang substansial, seperti air bersih, publik memberikan rapor merah kepada wali kota. Ini bukan hanya kritik tetapi ini harapan agar pemerintah konsen terhadap pembangunan kota," kata Rohi. 

Dari sisi kebijakan publik, anggota tim lainnya, Yohanes Jimmy Nami mengatakan, ada proses demokratisasi yang mandek di Kota Kupang. Pemerintah, kata dia, seharusnya bisa memberikan distribusi tanggung jawab.