Sengit Debat Paket Kita Sehati dan Fresh Soal Metode Pembangunan Rumah Layak Huni

Sengit Debat Paket Kita Sehati dan Fresh Soal Metode Pembangunan Rumah Layak Huni

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Pelaksanaan kegiatan debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati TTU putaran pertama yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sudah dilaksanakan di Aula Hotel Ariesta, Sabtu (23/10/2020).

Dalam debat tersebut, pasangan calon bupati dan wakil bupati TTU dari pasangan Kristiana Muki dan Yosef Tanu (Paket Kita Sehati) dan pasangan Frengky Saunoah dan Amandus Nahas (Paket Fresh) terlibat debat panas.

Debat mulai memanas ketika pertanyaan yang dilontarkan oleh calon wakil bupati dari Paket kita Sehati yakni Yosef Tanu terkait dengan program rumah layak huni yang akan dibangun oleh Paket Fresh jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati TTU.

Menurut Yosef Tanu, program perumahan yang disampaikan oleh Paket Fresh yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat kecil memang baik adanya, namun dirinya menyayangkan dengan metode yang digunakan paket Fresh dalam melaksanakan program program tersebut.

"Baik terkait dengan program rumah yang tadi disampaikan, yang mana disampaikan ulang-ulang tadi bahwa soal keberpihakan kepada masyarakat kecil. Tetapi sayangnya metode yang digunakan kalau saya tidak salah versi proyek pak. Kalau mau berpihak pada rakyat versinya pemberdayaan masyarakat. Kita serahkan kepada masyarakat yang mengerjakan. Jadi sekali lagi kami bisa mendapatkan penjelasan lebih soal itu untuk kita bisa clear," ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, calon bupati dari Paket Fres yakni Frengky Saunoah mengungkapkan bahwa meskipun program rumah layak huni yang akan dilaksanakan oleh Paket Fresh menggunakan metode proyek, namun tetap mengedepankan aspek pemberdayaan.

Menurutnya, semua elemen diberdayakan dalam pelaksanaan program tersebut seperti kontraktor sebagai pelaksana proyek maupun masyarakat penerima manfaat, karena masyarakat penerima manfaat nantinya akan mendapatkan upah.

"Dan itu lebih memberikan kepastian akan target penyelesaian rumah yang dibangun. Dan disana juga melibatkan masyarakat. Kalau yang sekarang yang sedang jalan melibatkan suplayer. Penunjukan suplayer juga penuh dengan KKN. Bahkan terindikasi ada pejabat tertentu yang sudah memiliki pabrik batako baru, dan itu kondisi riil," ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD TTU itu menjelaskan, melihat kondisi itu, maka pihaknya merumuskan satu formula yang lebih tepat untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang juga melibatkan masyarakat umum dan memberi kepastian mengenai target penyelesaian.

"Kalau bersifat kontraktual, itu melibatkan masyarakat, tukang, para buruh, semuanya terlibat. Masyarakat yang punya armada juga terlibat untuk angkat batu, angkat pasir, dan angkat bahan lokal lainnya. Dimana yang disebut tidak ada aspek pemberdayaan?," tanya Frengky.

Baca juga: Perempuan Senang, Layanan Woman Care Day Di Lippo Kupang, 15 Menit Bisa Dapat SIM

Baca juga: SEGERA BERLANGSUNG Live Streaming Barcelona vs Real Madrid Liga Spanyol, Messi Kenang Ronaldo

Baca juga: Satu Lagi Korban Laka Gara-Gara Pik Up Terobos Lampu Merah Maumere Meninggal Dunia

Frengky menegaskan bahwa, pelaksanaan pembangunan rumah layak huni menggunakan metode kontraktual juga memenuhi aspek pemberdayaan, karena program itu dilaksanakan walaupun bersifat kontraktual namun melibatkan masyarakat dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari keberadaan program tersebut di wilayahnya masing-masing. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)