ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial Jokowi-Ma'ruf, Singgung Bantuan Kartu Prakerja dan BPJS Naik
Indonesia Corruption Watch ( ICW ) menilai, semangat antikorupsi telah musnah pada tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/simak-baik-baik-2-penjelasan-jokowi-yang-masih-simpang-siur-di-uu-cipta-kerja.jpg){kind=small}
lihat foto
Lingkaran dekat Jokowi juga melakukan langkah serupa seperti anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah dan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan.
"Pembiaran dan atau bahkan dorongan agar sanak keluarga mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada adalah salah satu bukti bahwa representasi formal telah semakin membusuk," kata Kurnia.
Keenam, ICW menyoroti dipaksakannya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang dapat memperparah penularan Covid-19.
Selain itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi juga dapat meningkatkan potensi politik uang karena pandemi Covid-19 telah membuat warga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Tentu mereka ini adalah calon pemilih yang akan sangat mudah masuk dalam jebakan politik uang," ucap Kurnia.
Pelanggaran HAM Masa Lalu
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) Alimatul Qibtiyah menilai, masih ada permasalahan yang belum diselesaikan dalam masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Salah satunya, menurut dia, adalah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, khususnya terhadap perempuan.
"Belum lagi, perihal kondisi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu yang terkesan terkatung-katung," kata Alimatul melalui keterangan tertulis dalam website resmi Komnas Perempuan, Kamis (22/10/2020).
"Kondisi serupa dihadapi oleh perempuan korban intoleransi agama, yang dalam pantauan Komnas Perempuan jumlah komunitas terdampak terus bertambah di tahun 2020," lanjut dia.
Selain itu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dinilai belum menyelesaikan upaya optimal dalam mengatasi kebijakan diskriminatif atas nama otonomi daerah yang bisa merugikan perempuan.
"Upaya optimal dalam mengatasi kebijakan diskriminatif atas nama otonomi daerah yang menghadirkan kerugian tidak proporsional pada perempuan," ujar dia.
Baca juga: Betrand Peto Samberin Sarwendah saat Lihat Bagian Dadanya Terbuka, Ruben Onsu Langsung Lakukan Ini
Alimatul juga menilai implementasi kebijakan yang memuat pendekatan kesetaraan gender masih menjadi masalah dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Ia mengatakan, ketidaksetaraan gender itu tampak dari sejumlah kegiatan di tingkat kementerian yang mayoritas diisi laki-laki.
Serta juga terlihat dari minimnya jumlah perempuan dalam proses seleksi sejumlah lembaga independen oleh panitia seleksi, yang keanggotaan dari panitia tersebut ditunjuk Presiden.
