BI dan OJK Lakukan Sosialisasi Ciri - Ciri Keaslian Uang

Investor perlu mengenal profil risiko masing - masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

"Memang kebanyakan masyarakat kita itu hanya memperhatikan imbal yang ditawarkan tanpa memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi" kata Dedi.

"Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korabn penawara investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat" lanjutnya.

Ada beberapa contoh kasus investasi ilegal seperti kasus Mitra Tiara Larantuka, Pandawa Group yang menawarkan keuntungan 10 persen setiap bulan.

"Jadi dia menginput data dari masyarakat tapi tidak jelas uangnya diinvestasikan kemana" jelas Dedi.

Selain itu, ada juga Dream For Freedom yang skemanya menjanjikan bonus satu persen setiap hari dan dibagikan selama 15 hari.

Kasus Un Swissindo yang mengaku punya uang dan seritifkat pembelaan pelunasan hutang dan menyasar orang - orang yang punya kredit macet dengan menjanjikan kreditnya lunas dengan bergabung dan menbayarkan sejumlah uang.

Perkiraan Total kerugian akibat investasi ilegal dari tahun 2007 hingga 2017 mencapai 105.81 trilyun.

"Ini menjadi tugas OJK untuk mensosialisasikan seperti apa investasi bodong itu sehingga jangan lagi ada korban" tukas Dedi.

Untuk masyarakat yang ingin berinvestasi, harus melalui investasi legal.

Investasi legal adalah investasi yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV), Koperasi, Yayasan, dan Badan Hukum PT. Syariah.

Karakteristik dari penawaran investasi ilegal adalah menjanjikan imbalan yang tidak wajar dan kebebasan finansial, merupakan gerakan bersifat global dan melibatkan jutaan partisipan di seluruh dunia, bersifat berantai - member get member - namun tidak ada barang yang menjadi obyek investasi atau ada barang namun harga barang tersebut harganya tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasaran, dana masyarakat dikelola atau diinvestasikan pada proyek di luar negeri serta sistem yang tidak transparan dan tidak ada pihak yang mentransparankan sistemnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi)