Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Tolak Omnibus Law - Inilah Pernyataan Sikap Aliansi Cipayung Sumba Timur

Aliansi Cipayung Sumba Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Sumba Timur

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Aliansi Cipayung Sumba Timur sedang menandatangani pernyataan sikap di Gedung DPRD Sumba Timur, Rabu (14/10/2020) 

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Aliansi Cipayung Sumba Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Sumba Timur, Rabu (14/10/2020). Aliansi Cipayung Sumba Timur ini terdiri dari GMNI, GMKI dan PMKRI.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Cipayung Sumba Timur yang dibacakan saat menggelar aksi.

Pertama, menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dengan banyaknya point-point yang kontroversial dengan alasan, a) besarnya implikasi dari perubahan UU dan sekaligus UU Cipta Kerja perlu dicermati dengan hati-hati dan lebih mendalam yang menyangkut masyarakat luas; b) berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja; c) bergesernya semangat Pancasila (Sila Kelima), ke arah ekonomi kapitalis dan neo liberalisti.

Baca juga: 24 Desa Penyangga Taman Nasional Kelimutu Ende Punya Kekhassan Masing-masing

Kedua , mengecam keras disahkannya UU Cipta Kerja/ Omnibus Law di tengah Pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dengan alasan: a) cacat substansi dan cacat procedural dalam pembahasan tidak transparan, tidak melibatkan elemen masyarakat umum, b) tidak memiliki urgensi dan kepentingan yang memaksa di tengah krisis Pandemi;

Ketiga , mendesak pemerintah untuk fokus dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya;

Baca juga: Polres Manggarai Barat Jaga Ketat Demo Tolak Omnibus Law

Keempat, berdasarkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada UU No 3 Tahun 1951 tentang berlakunya UU Pengawasan Perburuan Tahun 1948 No 23 dari RI untuk seluruh Indonesia, Permen Tenaga Kerja No 03/Men/ 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan juga tercantum dalam UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan pengawasan dan juga UU No 21/2003 Tentang Pengesahan ILO dan juga No 81/1947 mengenai pengawasan Ketenagakerjaan industri dan perdagangan.
Merujuk pada UU di atas, maka Pemkab Sumba Timur dan DPRD Sumba Timur dalam pembuatan dan segera menerbitkan ,a) Perda Ketenagakerjaan,b) Pengawasan Ketenagakerjaan dan c) Mediator.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Aliansi Cipayung Sumba Timur menandatangani pernyataan sikap ini di hadapan DPRD Sumba Timur.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Hendrikus H.L Manu (Ketua Koordinator Umum/ Ketua Presidium PMKRI Calon Cabang Waingapu), Diky Warandoy (Ketua Cabang GMKI Waingapu), Jumlitan S. Windi ( Ketua Cabang GMNI Waingapu).

Sedangkan DPRD Sumba Timur tidak menandatangani pernyataan sikap tersebut.
DPRD Sumba Timur yang hadir saat itu, Wakil Ketua DPRD Sumba Timur, Yonathan Hani, Umbu Yanto Diki Dongga, Yosua Maujawa, Jhon David. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved