Sekjen PDI-P Sebut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja, Dimotori Elite Yang Tak Sabar Menunggu Pilpres

Sekjen PDI-P Sebut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja, Dimotori Elite yang Tak Sabar Menunggu Pilpres

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa Anti UU Cipta Kerja, sejatinya dimotori oleh elite politik yang tidak sabar menunggu hajatan akbar di Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Hasto Kristiyanto meminta masyarakat agar selalu berhati-hati supaya tidak mudah diadudomba oleh para elite tersebut.

"Jangan mudah diadudomba hanya karena kepentingan segelintir elite kekuasaan yang tidak sabar untuk menunggu 2024," ucap Hasto Kristiyanto di Markas TribunNetwork di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Hasto menjelaskan, PDI-P sebagai pengusung utama pemerintah telah mendiskusikan UU Cipta Kerja sedari sebelum menjadi undang-undang.

Menurutnya, diskusi-diskusi itu selalu menghadirkan pro dan kontra, selalu ada dinamika.

"Tapi dalam UU itu kan juga memberikan kepastian. Tadi dikatakan misal tidak akan ada pesangon, buktinya ada. Tidak ada cuti, buktinya ada," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengajak masyarakat melihat secara jernih draf UU Cipta Kerja itu.

Tujuannya agar sama-sama memastikan, apakah benar UU Cipta Kerja menyengsarakan kaum buruh?

"Maka mari kita lihat secara jernih dan kemudian kita awasi bersama-sama implementasi UU tersebut. Apakah benar-benar menyengsarakan kaum buruh?," ujar Hasto.

Airlangga Hartarto: Ada Yang Menunggangi

Sementara itu sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa aksi demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh, berkemungkinan ada yang menunggangi.

Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal senada.

Pernyataan Airlangga Hartarto itu menuai reaksi dari aktivis Cipayung Plus NTB, mereka mengancam akan melaporkan Airlangga Hartarto ke polisi.

Baca juga: Pria Asal Indonesia Ini Dicap Jadi Terpidana Perkosaan Paling Buruk di Inggris Dinvonis Seumur Hidup

Baca juga: Pangdam Jaya Turun Tangan, Kerahkan Anggota TNI Malam Hari, Bubarkan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Menyikapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, Sari Yuliati meminta aktivis Cipayung Plus NTB tak menaruh curiga, bahkan berniat melaporkan pernyataan Airlangga Hartarto kepada Polisi.

Ia menilai pernyataan Airlangga yang menuduh demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi, sebetulnya memiliki makna tersirat.

“Kawan-kawan aktivis Cipayung Plus NTB, tidak perlu menaruh curiga berlebihan tentang penyataan Pak Airlangga yang mengatakan ada yang menunggangi unjuk rasa."

"Pernyataan Pak Airlangga harus dimaknai sebagai pesan untuk menjaga kemurnian Gerakan Moral dan intelektual Aktivis," ujar Sari dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020) malam.

Menurut Sari, Airlangga merupakan pribadi yang sangat terbuka untuk diskusi.

Adapun, pernyataan yang dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram ke Polda NTB itu sebetulnya bermakna agar aktivis lebih preventif dalam melakukan unjuk rasa.

Sari menambahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah mempunyai data yang lengkap dan komprehensif dari intelijen negara mengenai dugaan gerakan moral tersebut ditunggangi pihak tertentu.

"Kan mana mungkin mahasiswa berpikir buat merusak fasilitas umum," kata Sari.

“Pak Airlangga, Pak Prabowo Subianto, Pangdam mempunyai data intelijen yang lengkap dan komprehensif dari intelijen negara mengenai siapa yang menunggangi aksi-aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law," kata Sari.

Sebelumnya Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanti menyatakan kepada publik bahwa pihaknya tidak sembarang bicara, bila tanpa bukti yang kuat.

"Kami (BIN) ini sudah memodernisasi peralatan, menggunakan scientific investigation. Jadi tidak asal-asalan. Kami ikuti perkembangan secara seksama, mengecek dulu sebelum melangkah," kata Wawan.

Mengenai nama aktor yang dimaksud, Wawan menjelaskan, "Tak elok disebut di sini, tapi ada," kata dia.

Airlangga : 12 kab/kota dengan 1000 kasus aktif Covid-19 diawasi ketat

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memastikan, penanganan dan pengawasan kebijakan pengendalian Covid-19 yang jauh lebih ketat terhadap 12 kabupaten dan kota dengan kasus aktif Covid-19 melebihi 1.000 orang.

Airlangga, dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin (12/10/2020), mengatakan, penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 akan lebih ketat di 12 wilayah itu, dan penanganan bagi pasien Covid-19, baik itu pasien tanpa gejala, kategori ringan, sedang, dan berat akan ditingkatkan.

"Pengawasan yang lebih detail, lebih mikro di 12 kabupaten/kota, lebih diperhatikan, karena mempunyai kasus aktif lebih dari 1.000 kasus,” kata Airlangga.

Pemerintah mengklarifikasi bahwa 12 kabupaten dan kota yang kini menjadi prioritas penanganan Covid-19 adalah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kota Padang, Kota Jayapura, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Jakarta Utara, dan Kota Ambon.

Ke-12 daerah itu menjadi wilayah prioritas dalam penanganan Covid-19 karena memiliki lebih dari 1000 kasus aktif Covid-19 dan menyumbang 30 persen kasus aktif Covid-19 secara nasional.

"Satgas Penanganan Covid-19 akan menambahkan terutama pengetatan protokol dan monitoring data termasuk kaitan dengan ketersediaan perawatan, baik yang ringan, sedang, maupun (perawatan) di ICU," ujar Airlangga.

Airlangga juga memastikan pengawasan lebih ketat kepada delapan provinsi dan tiga provinsi tambahan yang menjadi prioritas dengan meningkatkan kapasitas tes, pelacakan dan perawatan pasien.

Menurut data terakhir dari Satgas Penanganan Covid-19, awalnya pemerintah menetapkan delapan provinsi prioritas penanganan Covid-19, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.

Baca juga: Pria Asal Indonesia Ini Dicap Jadi Terpidana Perkosaan Paling Buruk di Inggris Dinvonis Seumur Hidup

Baca juga: Pangdam Jaya Turun Tangan, Kerahkan Anggota TNI Malam Hari, Bubarkan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Kemudian, Satgas Covid-19 menambah dua provinsi prioritas, yakni Bali dan Aceh.

Secara umum, dari data nasional, kata Airlangga, penanganan Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan.

Persentase kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia per 11 Oktober 2020 mencapai 76,48 persen, atau lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia sebesar 75,03 persen.

Kemudian tingkat kematian pasien Covid-19 di Indonesia sebesar 3,55 persen atau menurun dibandingkan dua pekan lalu yang mencapai 3,77 persen. Namun, angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 2,88 persen.

Sedangkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia juga menurun menjadi 19,97 persen dari sebelumnya 22,46 persen.

Tingkat kasus aktif Covid-19 saat ini juga lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia yang mencapai 22,1 persen. (Antaranews)

Tak Pernah Sebut SBY Jadi Dalang

Pemerintah pemerintah tidak pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan hal tersebut saat membalas cuitan kader Partai Demokrat, Andi Arief

Mahmud mengatakan, pemerintah tidak pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini.

Semula, dalam cuitan di Twitter pribadi, Andi Arief meminta klarifikasi terhadap Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta BIN.

Klarifikasi yang dimaksud Andi Arief adalah tuduhan yang dilayangkan kepada SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Partai Demokrat terkait demo besar.

Bila tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah, lanjut Kepala Bappilu Partai Demokrat itu, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereka.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis Andi Arief, Selasa (13/10/2020).

Cuitan tersebut segera dibalas oleh Mahfud MD yang menegaskan, pemerintah tidak pernah menuduhkan hal tersebut kepada keluarga Presiden ke-6 itu.

Ia bilang, pemerintah tidak pernah mengatakan SBY dan AHY sebagai dalang atau pihak yang membiayai unjuk rasa.

Mahfud MD justru bertanya balik klarifikasi apa yang diminta Andi Arief. Ia juga meminta Andi Arief memberi tahu kapan pemerintah berkata hal itu.

Menurut Mahfud MD apa yang terjadi terhadap SBY, AHY, dan Partai Demokrat hanyalah kabar tak jelas yang beredar di media sosial.

"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__?

Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras.

Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu.

Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," balas Mahfud MD.

Cuitan penjelasan Mahfud MD itu lantas dibalas Andi Arief dengan ucapan terima kasih.

Sebelumnya, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja, untuk mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan."

"Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat.

Juga akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY meyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah."

"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.

AHY Ngaku Diserang Akun 'Bodong'

Susilo Bambang Yudhoyono mencium kening putranya, Agus Harimurti Yudhoyono. (Instagram/agusyudhoyono)
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.

Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.

Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).

AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.

AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.

Putra sulung SBY itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat."

Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.

AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.

"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker."

"Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.

"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan

@PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah."

"Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.

Minta SBY Tidak Perlu Terpancing

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengatakan, sebaiknya SBY tidak perlu merasa jadi tertuduh terkait adanya dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Pak SBY sebagai mantan Presiden, tokoh nasional, purnawirawan senior, seharusnya tidak perlu terpancing, tidak harus merasa sebagai tertuduh," ujar Andreas kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

"Karena tidak ada yang menuduh SBY sebagai dalang. Sampai saat ini tidak ada indikasi ke sana," sambung Andreas.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira saat ditemui Tribunnews.com, di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2019). (Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau)

Menurut Andreas, sikap SBY seharusnya ikut serta menenangkan masyarakat, agar bangsa ini tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan di tengah pandemi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Kami berharap Pak SBY menjadi simpul pemersatu bangsa," ucap Anggota Komisi X DPR itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Balas Andi Arief, Mahfud MD: Kami Tak Pernah Bilang SBY-AHY Dalang Unjuk Rasa: https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/14/balas-andi-arief-mahfud-md-kami-tak-pernah-bilang-sby-ahy-dalang-unjuk-rasa?page=all

Artikel ini telah tayang di Warta Kota.com: https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/14/sekjen-pdi-p-hasto-kristiyanto-demo-anarkistis-dimotori-oleh-elite-yang-tidak-sabar-menunggu-2024

https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/15/airlangga-hartarto-sebut-demo-omnibus-law-ada-ditunggangiaktivis-cipayung-plus-ancam-lapor-polisi?page=all