UU Cipta Kerja

SIAPA KOORDINATOR? Hari ini Selasa 13 Oktober 2020 FPI & Alumni 212 Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja!

Hari ini, Selasa Oktober 2020 sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan mengadakan unjuk rasa.

Editor: Benny Dasman
SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti
Mahasiswa menggelar aksi di DPRD Ponorogo menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut, Kamis (8/10/2020) Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Massa Aliansi Mahasiswa Blokade Simpang Harmoni: Kita Geruduk Istana Presiden, https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/08/massa-aliansi-mahasiswa-blokade-simpang-harmoni-kita-geruduk-istana-presiden. Editor: Suyanto 

"Kami berharap aksi ini damai tidak anarkis," kata Heru, saat diwawancarai, di lokasi.

Sejauh ini, massa aksi tersebut tampak kondusif.

Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju ke Harmoni, Jakarta Pusat, ditutup.

Sementara arah sebaliknya masih dapat dilintasi kendaraan roda dua dan empat.

Sejumlah mobil Barikade Polisi berada di lokasi.

"Kami imbau massa buruh ini untuk tertib," tutup Heru.

Edy Rahmayadi Enggan Tanda Tangan Surat Tolak UU Cipta Kerja

Sementara itu, terkait penolakan terhadap UU Cipta Karya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi enggan menandatangi surat penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dari buruh, yang rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy Rahmayadi beralasan tidak ingin menjadi sasaran bully pemerintah pusat, lantaran naskah salinan asli UU Cipta Kerja tersebut belum dimunculkan ke Publik.

"Masa bapak terima, bapak (buruh) terima saya dibilang goblok sama orang Jakarta karena ini. Saya bukan takut atau tidak takut," ucapnya, melalui pelantang suara saat menggelar berdialog dengan buruh terkait pengesahan UU Cipta Kerja, di Aula Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, jika sudah mengetahui, apakah dalam naskah UU Cipta Kerja tersebut, kaum buruh ditindas, tidak perlu menunggu lama.

Dirinya akan langsung mendatangi Presiden Jokowi, untuk mempertahankan perihal tersebut, jika benar, rakyat Sumatera Utara, terkhusus pekerja telah didzolimi dari UU itu.

"Kalau memang benar, saya akan datang menghadap," jelasnya.

Mantan Pangkostrad ini akan segera mengutus orang untuk mendapatkan salinan asli itu. Apakah, tuntutan yang dilayangkan kaum buruh benar adanya.

Ia tidak ingin, surat yang dikirimkannya itu dibuang ke tong sampah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved