Terkini Nasional
Disebut Jadi Dalang Demo, Sekitar Kantor Mahfud MD Terpasang Spanduk Sudutkan Ormas Eks Panglima TNI
Sekitar kantor Mahfud MD terpasang spanduk sudutkan ormas Eks Panglima TNI, disebut jadi dalang demo.
POS KUPANG, COM - Sekitar kantor Mahfud MD terpasang spanduk sudutkan ormas Eks Panglima TNI, disebut jadi dalang demo.
Aneka spanduk terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terpampang di sepanjang Jalan Merdeka Barat, termasuk di dekat Kantor Menkopolhukam Mahfud MD.
Bahkan ada beberapa spanduk yang menyudutkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) yang didirikan eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Di spanduk itu tertulis KAMI menunggangi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Sejumlah spanduk bertuliskan kampanye anti anarkis terpasang di sejumlah titik Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020) siang.
Berbagai macam spanduk atau banner mulai dari tulisan "Jangan ajarkan anak SMK dengan ANARKIS", hingga "Anarkis sama dengan PKI" menghiasi taman yang berada di tengah Jalan Medan Merdeka Barat.
Namun ada sebuah spanduk yang cukup mencolok terpasang di seberang Kantor Kemenkopolhukam, bahkan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat.
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, setidaknya ada 13 spanduk berisikan kalimat bahwa KAMI terbukti menunggangi aksi demo buruh dan pelajar, terbentang dari depan Kemenpolhukam hingga depan Museum Nasional.
KAMI Terbukti MENUNGGANGI AKSI DEMO BURUH & PELAJAR," bunyi isi spanduk tersebut.
Belum diketahui pihak mana yang memasang spanduk tersebut di lokasi.
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) berada kurang lebih 15 meter sebelum lokasi spanduk terpasang.
Kawat berduri yang dibentang oleh pihak kepolisian memaksa massa tetap berada di depan Kementerian Pariwisata.
Adapun aksi demonstrasi ini ditujukan karena pihak buruh dalam hal ini KSBSI merasa dibohongi atas isi dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober kemarin.
Partai Demokrat Dituduh
Sementara itu Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak yang menuduh Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja.