Berulang Kali Ditolak, Tiba-Tiba AS Undang Prabowo ke AS, Ada Apa? Gegara China Mau Bangun Pangmil?
Undangan itu diterima Prabowo setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Prabowo Subianto.
Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo menurut dia, harus mendapat jaminan dari pemerintah AS.
Hal itu tak lain agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
Visa untuk Prabowo
Pemberian visa ini kali pertama dilaporkan media politik ternama Amerika Serikat, Politico, Selasa (6/10/2020), dengan mengutip seorang sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Setelah visa AS terkantongi, Prabowo Subianto dikabarkan akan berkunjung ke Negeri Paman Sam pada akhir bulan ini.
"Prabowo diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulis Politico yang dikutip Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Diketahui Prabowo akan didampingi dokter untuk memenuhi undangan pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada 15 Oktober hingga 19 Oktober 2020.
"Beliau didampingi oleh dokter selama kunjungan," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).
Dahnil menuturkan, Prabowo Subianto juga selalu menerapkan protokol kesehatan setiap melawat ke luar negeri di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Sebelum berangkat ke Negeri Paman Sam, Prabowo Subianto juga akan menjalani tes swab terlebih dulu.
"Setiap kunjungan ke luar negeri Pak Menhan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, saat keberangkatan biasanya swab diikuti dengan pemeriksaan kesehatan lainnya," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Undangan tersebut, kata Dahnil, untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral di bidang pertahanan.
"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (8/10/2020).
Dahnil mengungkapkan Prabowo memenuhi undangan tersebut untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara.
Hal itu, kata Dahnil, sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun.