Bawaslu Mabar Temukan Paslon Bupati dan Wabup Tidak Patuhi Protokol Kesehatan

Bawaslu Mabar Temukan Paslon Bupati dan Wabup Tidak Patuhi Protokol Kesehatan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terus melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu, termasuk dalam tahap kampanye saat ini, Jumat (9/10/2020).

Dalam pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Mabar belum menemukan adanya pelanggaran berat.

Namun demikian, Bawaslu Mabar menemukan terdapat salah satu paslon bupati dan wakil bupati yang melanggar protokol kesehatan.

"Hal ini tentunya sangat kami sayangkan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mabar, Simeon Sofan Sofian.

Pihaknya mengetahui hal tersebut dari sebuah postingan di aplikasi Facebook, di mana terlihat jelas tidak ada penerapan protokol kesehatan dan menjaga jarak.

"Beberapa waktu lalu ada kegiatan paslon yang menggelar Wuat Wa'i (ritual perutusan) yang tidak menerapkan protokol kesehatan. kegiatan ini dilakukan setelah acara tatap muka dilakukan," ujarnya.

Diakuinya, hal tersebut dilakukan setelah acara tatap muka di salah satu desa di Kabupaten Mabar.

Seharusnya, lanjut dia, paslon tersebut harus mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, terlebih setelah ditertibkannya Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

"Memang serba dilematis karena setelah kampanye, dilakukan lagi ritual adat lebih pada meminta restu pada leluhur dan mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu setelah selesai acaranya dan setelah pengawas pulang. kita tahu dari Facebook. Sesungguhnya, yang bisa lakukan penindakan adalah pemda dan polisi berdasarkan peraturan Bupati yang ada," katanya.

Pihaknya pun konsisten melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada.

Sejauh ini, para paslon pun telah membagikan masker demi mencegah penyebaran Covid-19.

Sedikit kendala yang dihadapi, lanjut dia, yakni perubahan jadwal kampanye tanpa pemberitahuan.

• Hadapi 100 Pengacara Nyai Enggan Minta Maaf, Pendukung Puan Maharani Ancam Polisikan Nikita Mirzani

• Personel Polisi dan Pengunjuk Rasa Kompak Bersihkan Sampah di Depan Gedung DPRD NTT

"Karena mungkin kendala teknis panitia di tinggkat desa. Tapi pada umumnya mereka sampaikan jadwalnya, sedangkan materi kampanye tidak ada ujaran kebencian, semua menunjukkan kesejukan dan ntuk pengarahan masa itu tidak ada," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)