Usai Tetapkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Diprotes Buruh, Gubernur Anis Lockdown Gedung DPR RI

POS-KUPANG.COM -- DPR RI baru saja menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap kontroversi.

Buruh dan masyarakat pada umumnya menolak UU omnibus law yang dianggap merugikan para guru.

Usai penetapan UU tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung memerintahkan penutupan gedung tersebut

Sejumlah anggota DPR RI dan staf diduga sudah terpapar virus corona sehingga gedung tersebut terpaksa ditutup guna dilakukan sterilisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Soebroto harus ditutup sementara waktu atau selama 3 hari.

Alasannya, sebab gedung parlemen tersebut telah menjadi tempat penularan Covid-19. Dikeahui, sebanyak 18 anggota DPR RI telah terpapar Covid-19.

Penutupan sementara itu sesuai prosedur atau protokol kesehatan, yaitu lokasi yang menjadi tempat penularan Covid-19 harus ditutup selama tiga hari.

• Mahasiswa Rencana Demo ke Istana Negara, Presiden Jokowi Pilih ke Kalteng Tinjau Proyek Pangan

• Pendemo di Kupang Minta Cabut UU Omnibus Law

"Ketentuannya bahwa ketika ada kasus positif maka di tempat itu kegiatan harus dihentikan selama tiga hari. Itu ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies dikutip dari Kompas.com pada Rabu (7/10/2020).

Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh kompleks parlemen Senayan harus ditutup. Hanya satu gedung yang ditutup karena menjadi tempat penularan.

"Jadi tidak ditutup seluruh kompleks, tapi yang ditutup di gedung-gedung di mana di situ ditemukan orang yang positif," ujar Anies.

"Jadi, gedung tempat orang bekerja positif, di situ yang ditutup. Kalau tidak (ditemukan yang positif), ya tidak (ditutup gedungnya).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, ada 18 anggota DPR yang terpapar Covid-19.

"Ini makanya kan resesnya dipercepat, supaya enggak penyebaran (Covid-19)," kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin, seperti disiarkan Kompas TV.

"(Sebanyak) 18 anggota DPR (terpapar Covid-19), selebihnya staf anggota dan lain-lainnya," ujarnya.

Dalam Rapat Paripurna pada Senin lalu, Azis juga mengatakan, DPR mempercepat penutupan masa sidang karena mempertimbangkan ada anggota DPR, staf DPR dari unsur ASN, dan staf anggota yang terpapar Covid-19.