Integrasi Rencana Pengelolaan DAS Noelmina kedalam Rencana Pembangunan Desa

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS) dan Karina unit Partners for Resilience Indonesia dengan bekerjasama dengan Forum Daerah Aliran Sungai Timor Tengah Selatan menggelar Lokakarya Integrasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Noelmina ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Lokakarya yang sempat tertunda pelaksanaannya dikarenakan pandemi Covid-19 itu diselenggarakan di Soe oleh pada tanggal 5-7 Oktober 2020.

Lokakarya tersebut merupakan bagian dari kegiatan program Penguatan Kapasitas Petani Terpadu dari YBTS yang sudah dijalankan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2016.

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Karina KWI, lokakarya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat ketangguhan desa-desa dampingan YBTS khususnya para petani dalam menghadapi risiko bencana-bencana di desa yang berada di kawasan sub DAS Noelmina.

Keterpaduan upaya pengelolaan Kawasan DAS terpadu antara daerah hulu, tengah, dan hilir dipercaya dapat memperkuat ketangguhan wilayah terhadap ancaman bencana yang ada di Kawasan DAS tersebut. 

Program yang didukung oleh Partners for Resilience Indonesia ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dan pemerintah  memperkuat tata kelola DAS dalam upaya pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, dan juga kerusakan lingkungan. 

Dengan mempertimbangkan masih adanya pandemi Covid-19, maka lokakarya ini digelar dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang ketat dan atas izin serta rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten TTS.

Dalam pembukaan, Ketua Forum DAS Kabupaten Timor Tengah Selatan, Oky Laisnima, menjelaskan bahwa dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018–2023, terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS)  sebanyak 1.227 buah yang tersebar di 1.192  pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. 

“Dari DAS yang ada, terdapat 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan seluas 1.527.900 ha yang perlu dikelola secara intensif dengan memanfaatkan rencana pengelolaan DAS terpadu,” kata Oky.

Saat ini sudah terdapat 4 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST), yaitu RPDAST Benain, RPDAST Noelmina, RPDAST Aesesa, dan RPDAST Kambaniru. 

Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Noelmina di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah disusun sejak tahun 2011, kajian kondisi DAS Noelmina menunjukkan perlunya perbaikan kondisi DAS Noelmina. 

“Strategi yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi DAS Noelmina harus meliputi aspek  biofisik,  sosial ekonomi dan kelembagaan, kebencanaan, integrasi antar sektor serta kerjasama antar daerah,” Okky menambahkan.

Integrasi RPDAS Noelmina ke dalam rencana pembangunan desa sudah selaras dengan beberapa kebijakan yang ada. Pada konteks pemerintahan desa, integrasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 yang diperbarui dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2020, dimana rencana yang sudah tercantum dalam RPDAS Noelmina tersebut memungkinkan untuk dijadikan rencana pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Lebih jauh lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mendorong adanya upaya integrasi RPDAS ini ke dalam rencana pembangunan desa sehingga RPDAS bisa menjadi acuan yang baik untuk digunakan desa atau kota yang berada dalam Kawasan DAS. Sehingga program dan pendanaan dapat dialokasikan guna menjaga tata kelola DAS yang sehat yang dapat mendukung pemulihan ekosistem dan juga kelestarian lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.  

Dalam sambutanya secara daring dari Yogyakarta, Program Manager Karina unit Partners for Resilience, Johan Rachmat Santosa, menjelaskan, Integrasi Rencana Pengelolaan DAS terpadu ke dalam kebijakan operasional seperti Rencana Pembangunan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sangatlah penting dilakukan guna menjamin terlaksananya perencanaan tata kelola DAS. Hal ini selaras dengan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah. 

“Sebelumnya upaya seperti ini pernah difasilitasi oleh Partners for Resilience program melalui Caritas Keuskupan Maumere yang sudah berhasil mengintegrasikan RPDAST Dagesime Magepanda dan Ria Wajo di Kabupaten Sikka ke dalam RPMJDes dan RKPDes 20 desa di Kawasan DAS tersebut,” tambah Johan. 

Desa-desa tersebut, kata Johan, juga diberi penguatan agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana yang sering terjadi, baik banjir, angin kencang, tanah longsor dan kekeringan. 

"Kami mempertimbangkan pentingnya untuk mereplikasi hal tersebut melalui integrasi RPDAS Noemina di desa-desa di Kabupaten TTS dan Kupang,” Johan menegaskan 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, beberapa prioritas RPDAS Noelmina berhasil disampaikan kepada seluruh peserta lokakarya dari 16 desa yang ada di kawasan sub DAS Noelmina. Hasilnya akan didiskusikan lebih lanjut dan dijadikan panduan untuk dimasukkan ke dalam RPJMDes dan RKPDes di desa-desa tersebut. Integrasi sudah dilakukan menggunakan format perencanaan yang ada agar sesuai dengan format rencana pembangunan desa yang berlaku. Di hari terakhir lokakarya, recana integrasi RPDAS ke RPJMDes desa-desa di hulu, tengah, dan hilir Sub DAS Noelmina dipaparkan dan diberi tanggapan oleh segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten TTS dan Kupang, diantaranya Bappeda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, FPRB dan UPT KPH . 

Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai perwakilan Platform Multi Pihak yang ada juga berpartisipasi dan memberikan tanggapan terhadap paparan tersebut. Dalam rangkaian diskusi lokakarya ini disimpulkan bahwa integrasi RPDAS Noelmina ke rencana pembangunan desa di 16 desa tersebut perlu dilakukan dan pemerintah Kabupaten TTS menyambut baik inisiatif tersebut guna memperkuat ketangguhan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menghadapi ancaman bencana, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ke depan. 

Area lampiran

• Semua Prajurit Baru Kodim 1601 Sumba Timur Terkonfirmasi Negatif Hasil Swab, Simak INFO

BalasTeruskan