Integrasi Rencana Pengelolaan DAS Noelmina kedalam Rencana Pembangunan Desa

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS) dan Karina unit Partners for Resilience Indonesia dengan bekerjasama dengan Forum Daerah Aliran Sungai Timor Tengah Selatan menggelar Lokakarya Integrasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Noelmina ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Lokakarya yang sempat tertunda pelaksanaannya dikarenakan pandemi Covid-19 itu diselenggarakan di Soe oleh pada tanggal 5-7 Oktober 2020.

Lokakarya tersebut merupakan bagian dari kegiatan program Penguatan Kapasitas Petani Terpadu dari YBTS yang sudah dijalankan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2016.

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Karina KWI, lokakarya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat ketangguhan desa-desa dampingan YBTS khususnya para petani dalam menghadapi risiko bencana-bencana di desa yang berada di kawasan sub DAS Noelmina.

Keterpaduan upaya pengelolaan Kawasan DAS terpadu antara daerah hulu, tengah, dan hilir dipercaya dapat memperkuat ketangguhan wilayah terhadap ancaman bencana yang ada di Kawasan DAS tersebut. 

Program yang didukung oleh Partners for Resilience Indonesia ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dan pemerintah  memperkuat tata kelola DAS dalam upaya pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, dan juga kerusakan lingkungan. 

Dengan mempertimbangkan masih adanya pandemi Covid-19, maka lokakarya ini digelar dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang ketat dan atas izin serta rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten TTS.

Dalam pembukaan, Ketua Forum DAS Kabupaten Timor Tengah Selatan, Oky Laisnima, menjelaskan bahwa dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018–2023, terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS)  sebanyak 1.227 buah yang tersebar di 1.192  pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. 

“Dari DAS yang ada, terdapat 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan seluas 1.527.900 ha yang perlu dikelola secara intensif dengan memanfaatkan rencana pengelolaan DAS terpadu,” kata Oky.

Saat ini sudah terdapat 4 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST), yaitu RPDAST Benain, RPDAST Noelmina, RPDAST Aesesa, dan RPDAST Kambaniru. 

Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Noelmina di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah disusun sejak tahun 2011, kajian kondisi DAS Noelmina menunjukkan perlunya perbaikan kondisi DAS Noelmina. 

“Strategi yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi DAS Noelmina harus meliputi aspek  biofisik,  sosial ekonomi dan kelembagaan, kebencanaan, integrasi antar sektor serta kerjasama antar daerah,” Okky menambahkan.

Integrasi RPDAS Noelmina ke dalam rencana pembangunan desa sudah selaras dengan beberapa kebijakan yang ada. Pada konteks pemerintahan desa, integrasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 yang diperbarui dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2020, dimana rencana yang sudah tercantum dalam RPDAS Noelmina tersebut memungkinkan untuk dijadikan rencana pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Lebih jauh lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mendorong adanya upaya integrasi RPDAS ini ke dalam rencana pembangunan desa sehingga RPDAS bisa menjadi acuan yang baik untuk digunakan desa atau kota yang berada dalam Kawasan DAS. Sehingga program dan pendanaan dapat dialokasikan guna menjaga tata kelola DAS yang sehat yang dapat mendukung pemulihan ekosistem dan juga kelestarian lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.  

Dalam sambutanya secara daring dari Yogyakarta, Program Manager Karina unit Partners for Resilience, Johan Rachmat Santosa, menjelaskan, Integrasi Rencana Pengelolaan DAS terpadu ke dalam kebijakan operasional seperti Rencana Pembangunan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sangatlah penting dilakukan guna menjamin terlaksananya perencanaan tata kelola DAS. Hal ini selaras dengan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah.