KABAR GEMBIRA Guru Honor Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000, Cek BPJS Ketenagakerjaan Klik kemnaker.go.id

KABAR GEMBIRA! Guru Honor Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000, Cek BPJS Ketenagakerjaan Login kemnaker.go.id

POS-KUPANG.COM - Para tenaga guru honorer di Tanah Air, ini kabar gembira bagi Anda di tengah pandemi Covid-19  saat ini.

Pemerintah sudah mempunyai rencana untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi gaji karyawan swasta sebesar Rp 600 ribu perbulan.

Pertimbangannya, guru honor merupakan tenaga kerja yang mempunyai gaji dibawah Rp 5 juta per bulan per orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, akan mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).

"Kemudian karena ada banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun Kemenag yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dapat program yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida lagi.

• Mengoles Bawang Putih Pada Penis, Benarkah Akan Bertambah Besar?

• Lesty Kejora Ingin Undang Rizky DA ke Pernikahannya, Wajah Rizky Billar Langung Berubah

Menurut Ida Fauziyah, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima BLT subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.

Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi gaji sehingga terdapat selisih anggaran di situ.

"Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan ke penerima program kami ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," tambah Ida.

Guru honorer jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pemberian bantuan subsidi upah ini menurut Ida, juga membuka kesempatan para guru honorer menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya kira ini momentum untuk memperluas kepesertaan guru honorer atau guru lainnya untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pada prinsipnya kami berharap semakin banyak manfaat bisa dirasakan masyarakat yang terdampak Covid-19," ungkap Ida.

Namun hingga saat ini, menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.

"Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjutnya kami kembalikan ke kas negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) untuk menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkap Ida.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi kerja masih ada yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, tercatat 900 ribu pekerja belum menyerahkan rekening.

• Fadli Zon Kecewa Eks Tapol Bedjo Untung Minta Istilah PKI Dihapus Dari G30S: Itu Menyesatkan Sejarah

"Kami mendapat data 15,7 juta data pekerja, dari situ kami lakukan pengumpulan rekening para peserta dan hingga akhir september jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta, masih ada 900 ribu yang belum mengirimkan rekening antara lain karena kondisi geografis berada di daerah terpencil," kata Agus.

Ketiadaan rekening itu menyulitkan koordinasi dan masih banyak juga pekerja yang menerima upah tunai sehingga tidak memiliki rekening. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan 3 lapisan validasi data.