Opini

Saya PKI!

Peristiwa itu sendiri menjadi titik balik petaka bagi kaum kiri di Indonesia dan durja kemanusiaan dalam sejarah bangsa dan dunia.

Editor: Benny Dasman
istimewa
Dr Syamsuddin Radjab (Direktur Eksekutif Jenggala Center; Pengajar Politik Hukum Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta dan UIN Alauddin Makassar) 

 Namun dalam penggarapannya Arifin melakukannya dengan mandiri tanpa ditekan-tekan oleh si pemesan.

KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang diinisiasi pembentukannya oleh beberapa tokoh nasional berencana akan menggelar nonton bareng film G30S/PKI di beberapa tempat seperti yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Sebenarnya, menonton film itu kapan dan di mana saja boleh. Setiap saat film tersebut dapat diakses di platform sosial kanal YouTube.

Lima kali sehari nonton juga tidak masalah, hitung-hitung menjadi pengusir rasa jenuh ditengah pandemi dan berdiam tetap di rumah.

Nonton bareng (nobar) juga tidak masalah asal bareng-bareng nonton di rumah masing-masing agar tidak saling menjangkiti virus korona (Covid-19) yang sedang melanda Indonesia saat ini.

Sebagai penonton pun harus cerdas memilih tontonan yang berkualitas: kualitas naskahnya, objektivitas kesejarahannya, alur ceritanya dan kualitas acting para pemainnya.

Menonton secara radikal film propaganda politik sama halnya dengan menjadi bagian dari rezim kelam masa lalu, merawat kebencian dan penindasan berpikir objektif tertahap sesama anak bangsa.

Di masa pandemi saat ini akan lebih baik dan bijaksana jika nonton barengnya diarahkan ke virtual zoom atau googlemeet dan lain-lain.

Juga masih terbuka lebar menyampaikan sambutan-sambutan dan kritik sekalipun ke pemerintah tapi bukan dengan mengumpulkan massa yang rawan melanggar protokol kesehatan dan akan merugikan masyarakat karena terinfeksi korona.

Jika pelarangan menonton film G30S/PKI dilarang pemerintah, maka saya pun akan menentangnya karena itu wujud kebebasan warga yang dijamin konstitusi.

Terlepas dari materi film tersebut objektif atau tidak karena kategori film dokumenter sejarah.

Apabila sejarahnya salah, silakan buat film versi masing-masing biar masyarakat semakin kaya dengan pilihan dan menilai sejarah mana yang akan diikutinya.

Bagi saya, KAMI sebagai kekuatan kelompok pengkritik pemerintah dapat tetap tumbuh, berkembang dan berkualitas.

Mencerahkan rakyat dengan pikiran-piiran genuine, objektif dan solutif akan diperhitungkan masyarakat sebagai rujukan penting dalam perumusan kebijakan-kebijakan pada masa mendatang tak terkecuali bagi pemegang tampuk kekuasaan di pemerintahan.

Tanpa nilai itu, KAMI tak lebih dari kumpulan arisan, bergilir menerima kesempatan berbicara didepan media dan hilang begitu saja.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved