Lama Dipertanyakan, Ternyata Ini Deretan Alasan Film G30S PKI Dilarang Tayang di Televisi

POS-KUPANG.COM - Lama Dipertanyakan, Ternyata Ini Deretan Alasan Film G30S PKI Dilarang Tayang di Televisi

Menteri Penerangan (Menpen) Muhammad Yunus mengentikan pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI pada 1998.

Muhammad Yunusmengritik film yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp 800 juta dalam pembuatannya itu.

• 3 Zodiak Ini Paling Tak Cocok dengan Zodiak Leo, Hati-hati Jika Leo Pilih Pasangan, Kamu Termasuk?

• Tak Lolos BLT Prakerja? Segera Cek Dashboard www.prakerja.go.id, KABAR BARU, Pengumuman Gelombang 10

• Luna Maya Ungkap Fakta Mantan yang Tak Akur Denganya Hingga Kini, Ariel Noah atau Reino Barack?

• Ternyata Anang Hermansyah Pernah Belikan Benda Aneh Ini untuk Ashanty, Ibu Arshy Pamer Terus

• Terakhir Daftar Lelang Murah Bekas Mobil Dinas Honda CRV dan Innova Hanya Rp 40an Juta Ini Syaratnya

• Disindir Habis Najwa Shihab, Begini Kondisi Terkini Menkes Terawan, Sosok Ini Larang Terawan Bicara?

Sebelumnya, film itu terus diputar setiap tahunnya, Film " Pengkhianatan G30S/PKI" pertama kali ditayangkan di televisi pada 30 September 1985, tepatnya di TVRI.

Salah satu adegan dalam film G30S/PKI. (Bidik layar Youtube)

Sebelumnya film itu juga sempat ditayangkan di layar tancap atau bioskop di DKI Jakarta.

Penayangannya bahkan memecahkan rekor penonton DKI.

Ditonton 699.282 orang di bioskop

Diberitakan Harian Kompas, Senin (31/12/1984), menurut data PT Perfin yang dibeberkan direktur utama Zulharmans penonton film ini mencapai 699.282 penonton.

Kemudian film itu mulai muncul di televisi nasional pada 1985 bertepatan dengan peristiwa 30 September.

Selain itu juga menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Penulis Arswendo Atmowiloto di Harian Kompas, Rabu (2/10/1985) menyebutkan, film yang diputar di TVRI itu menggambarkan rencana busuk PKI sejak 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, kabupaten Kediri sampai puncaknya menjelang tanggal 1 Oktober 1965.

Setelah itu juga menceritakan operasi penumpasan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto sampai dengan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban.

Film itu banyak dibicarakan sebagai film terlaris, terpanjang, dan isi ceritanya yang bersifat dokumenter.

Arswendo menyebutkan, TVRI sebagai pengelola tidak bisa menolak untuk memutarnya.