NEWS ANALISIS Mikhael Rajamuda Bataona Dosen Unwira Kupang: Buktikan Integritas

NEWS ANALISIS Mikhael Rajamuda Bataona Dosen Unwira Kupang: Buktikan Integritas

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto NEWS ANALISIS Mikhael Rajamuda Bataona Dosen Unwira Kupang: Buktikan Integritas
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Mikhael Rajamuda Bataona

NEWS ANALISIS Mikhael Rajamuda Bataona Dosen Unwira Kupang: Buktikan Integritas

POS-KUPANG.COM - PENGUKUHAN Penjabat Bupati di enam dari sembilan kabupaten yang menggelar Pilkada Serentak di NTT tentu karena kualitas dan kapabilitas mereka selama puluhan tahun menjadi ASN di provinsi.

Makna aparatur negara yang dilantik Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk memimpin 6 kabupaten di NTT, adalah perpanjangan tangan negara yang berperan mendistribusi sumber daya juga melayani masyarakat dalam hal urusan administratif.

Tetapi peran dan fungsi tersebut tentu bisa dibelokan untuk melayani kekuasaan politik. Itulah yang ditakutkan dalam kasus penunjukan para aparatus negara untuk menjadi penjabat bupati.

TRIBUN WIKI: Menjelajahi Situs Bata ne Suka Tempat Wisata Paling Unik di Ngada

Saya kira arahan Gubernur dalam pelantikan agar para pejabat ini menjaga netralitas wajib dijalankan. Jika mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan mobilisasi elektoral maka implikasinya juga akan buruk dan serius, baik bagi mereka secara pribadi maupun untuk citra politik Gubernur.

Jadi, netralitas para penjabat sebagaimana yang disampaikan Gubernur Viktor adalah sesuatu yang hukumnya wajib dijalankan. Gubernur tentu tidak ingin kesan buruk itu hadir di lapangan. Jadi, bagi para penjabat menjaga marwah sang Gubernur adalah penting.

Paket Edi-Weng Siapkan 200 Ribu Masker

Rakyat di 6 kabuapaten yang sedang mengikuti proses politik dan bermenung untuk memilih pemimpin mereka juga pasti berharap demikian. Mereka berharap untuk tidak diganggu gerakan-gerakan politik yang justru merusak suasana batin mereka.

Saya kira indenpendisi dan profesionalitas para penjabat dipertaruhkan di Pilkada ini.
Mereka wajib membuktikan bahwa moralitas dan integritas mereka sebagai penjabat ada di atas kepentingan emosional dan sentimental untuk politik praktis.

Bahwa mereka berhak untuk melakukan kerja birokrasi dan pemerintahan, tapi tidak elok jika itu dibelokan untuk melayani kekuasaan tertentu.

Apalagi kita tahu bersama bahwa mesin birokrasi dan kekuatan aparatur dengan segala sumber daya mereka bisa lebih kuat dari partai politik di lapangan.

Saya kira harapan rakyat sangat tinggi pada para penjabat ini karena mereka terpilih di antara sekian banyak pejabat di provinsi. Artinya apa? Mereka punya keunggulan-keunggulan kualitatif yang bisa dipertanggungjawabkan. (cr5)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved