Breaking News:

Berita Kota Kupang

Fraksi PKB Pertanyakan Alokasi Anggaran 1,5 Miliar Pemerintah Kota Kupang bagi Dishub, INFO

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan untuk keg

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/Dionisius Rebon
Sidang penyampaian pemandangan umum partai, di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Kamis, 24/09/2020. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan untuk kegiatan pengadaan marka jalan sebesar Rp. 1. 540. 540.360 (Satu Miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pemandangan umum Fraksi PKB yang disampaikan dalam masa sidang III tahun 2020/2021 DPRD Kota Kupang tentang perubahan anggaran APBD, pada Kamis, 24/09/2020, secara khusus mempertanyakan volume dan lokasi yang dikerjakan.

Menurut anggota DPRD dari fraksi PKB anggaran tersebut dinilai cukup fantastis.

Fraksi juga mempertanyakan program peningkatan konservasi daerah air dan sumber-sumber air serta program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang dialokasikan sebesar Rp. 937.300.084 (Sembilan ratus tiha puluh tujuh juta tiga ratus ribu delapan puluh empat rupiah) dan Rp.2. 295. 126.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu).

Selain itu, Fraksi meminta penjelasan pemerintah Kota Kupang terkait lokasi, jumlah dan total alokasi anggaran terhadap penanaman batang-batang pohon yang bersumber dari APBD Tahun 2020.

Fraksi PKB angkat bicara dan mempertanyakan anggaran untuk kegiatan terkait Ransum, pakaian dinas dan tamsil. Hal ini berdasarkan pada adanya keluhan dari para honorer dan ASN pada lingkup Satpol Pamong Praja Kota Kupang.

Ditemukan adanya warga yang berdomisili di Kota Kupang lebih dari lima tahun namun tidak memiliki identitas kependudukan. Merespon hal ini, fraksi mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan karena semua pelayanan pemerintah berbasis E-KTP , telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2006.

Fraksi PKB mempertanyakan tindak lanjut pemerintah Kota Kupang terkait rekomendasi lembaga dewan yang terhormat tentang mekanisme pelantikan dirut PD. Pasar yang dianggap cacat prosedural.

Pemerintah Kota Kupang, diminta untuk menyampaikan kesanggupan dalam menyelesaikan realisasi belanja barang dan jasa yang baru mencapai 33,74% dan belanja modal 33,87% di mana tenggang waktu yang tersisa tinggal 3 bulan dengan mengedepankan asas manfaat yang tepat waktu, tepat volume dan berkualitas bagi masyarakat.

Fraksi PKB mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengisian 176 jabatan lowong pada lingkup Pemerintah Kota Kupang, sebagai upaya memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat dan menunjang jenjang karier para ASN pemerintah Kota Kupang. (CR5)

Sidang penyampaian pemandangan umum partai, di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Kamis, 24/09/2020.
Sidang penyampaian pemandangan umum partai, di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Kamis, 24/09/2020. (POS-KUPANG.COM/Dionisius Rebon)

2 Lampiran

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved