Timor Leste Terancam Kehilangan Pabrik Uang, Ladang Minyak Kering Tahun 2022, Bumi Lorosae Bangkrut?

Timor Leste Terancam Kehilangan Pabrik Uang, Ladang Minyak Andalan Kering Tahun 2022, Lorosae Bangkrut?

POS-KUPANG.COM - Timor Lesta saat ini memang tercatat sebagai negara termiskin di dunia.

Menurut catatan PBB Timor Leste menempati urutan ke 152 dari 162 negara termiskin di dunia.

Semantera itu, diperkirakan negara itu terus mengalami penurunan finansial, akibat sumber daya minyaknya yang terus berkurang.

Melansir Rnz.co.nz, media berbasis di New Zeland mengatakan, Timor Leste bisa saja kehabisan uang akibat penurunan industri minyak dan pengeluaran yang berlebihan.

Timor Leste sebelumnya merupakan negara yang berhasil memerdekakan diri dari Indonesia setelah dibantu Australia dan Selandia Baru.

Namun, menurut laporan media Rnz, negara tersebut berisiko mengalami keruntuhan ekonomi, setelah beberapa tahun berdiri.

Timor Leste awalnya adalah daerah bekas jajahan Portugis, kemudian dianeksasai Indonesia selama 24 tahun.

Namun, negara itu ngotot ingin merdeka sehingga melakukan aksi pemberontakan, dan berakhir dengan intervensi senjata.

Timor Leste berperang sengit dengan Indonesia, dibantu Australia dan Selandia Baru.

Namun, sejak merdeka negara itu dikatakan tidak pernah memiliki status ekonomi yang layak sebagai sebuah negara.

Negara itu hanya bergantung pada kopi yang mereka tanam dan sumber pendapatan terbesar berasal dari ladang minyak Bayu-Undan dan Kitan.

Perusahaan minyak itu melakukan pengeboran di ladang minyak tersebut, lalu mebayar royalti kepada pemerintah Timor Leste.

Lalu, uang tersebut masuk ke dana minyak khusus.

Namun, dokumen Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, menunjukkan dana ini sangat berbahaya.

Ladang minyak yang dibanggakan Timor Leste itu memiliki sumber daya yang makin menipis, dan membuat perusahaan minyak itu juga mengurangi bayaran royalti.

Selain itu, pemerintah Timor Leste juga dinilai jor-joran dalam membelanjakan uang tersebut, daripada dana yang dihasilkan dari royalti tersebut.

"Lebih dari 75 persen sumber daya di ladang Bayu-Undan dan Kitan telah habis," kata dokumen kementerian itu.

"Sejak 2012, pendapatan minyak dan gas menurun, tahun 2014 pendapatan minyak dan gas memberikan 40 persen lebih rendah kepada Timor Leste dibandingkan 2013," katanya.

Pada tahun 2014, dana minyak bumi itu menyumbang 93 persen dari total pendapatan negara, tetapi pemerintah membelanjakan dua kali pendapatan sebenarnya dari dana tersebut setiap tahun sejak 2008," jelasnya.

Hal itu membuat Timor Leste menuai banyak kritikan termasuk dari LSM Timor Leste, La'o Hamutuk.

Dia mengatakan, "total cadangan minyak dan gas hanya cukup untuk mendukung setengah dari tingkat belanja negara saat ini."

"Ini bisa mengosongkan Dana Perminyakan pada awal 2022," imbuhnya.

Duta Besar Timor Leste untuk Selandia Baru, Cristiano da Costa setuju dan mengatakan ini adalah masalah serius.

Terlepas dari masalah itu, anggaran negara Timor Leste hanya memiliki potongan kecil 1,5 persen.

Menurut Al Jazeera, cadangan minyak yang jadi pabrik uang Timor Leste diperkirakan akan kering tahun 2022 dan jika tidak ada penggantinya tahun 2027 negara itu bisa bangkrut.

"Ini adalah situasi yang menantang," kata da Costa.

"Kami harus mendorong elit penguasa Timor Leste untuk berpikir menangani situasi ini dengan cepat, jika tidak ini akan berkelanjutan," imbuhnya.

"Kami harus melakukannya sekarang, jika tidak kami mungkin akan kehabisan uang dalam beberapa tahun mendatang," paparnya.

Faktor terumitnya adalah ladang minyak ketiga Greater Sunrise, sebenarnya bisa membantu Timor Leste.

Tetapi daerah itu dalam sengekta komersial dan yuridiksi dengan Australia.

* Timor Leste Bangga Impor 6.000 Ton Beras Rusak Vietnam, Menteri Sebut Amankan Pangan Nasional

21 tahun sudah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia.

Provinsi ke-27 ini diketahui resmi memisahkan diri dari Indonesia pada 20 Mei 2002 atau pasca-refrendum.

Namun, bagaimana kondisi negara yang bertetangga dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu?

Melansir Kompas.com, pada Minggu (5/7/2020) berdasarkan laporan resmi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.

Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste itu masih saja melempem dari tahun ke tahun pasca-merdeka, ini terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak.

Ekonomi Timor Leste sempat diprediksi bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.

Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.

Virus corona memperburuk ekonomi Timor Leste yang berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, melambatnya perdagangan ekspor-impor, dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi.

Dilansir GridHot dari The Oekusi Post, salah satu program pemerintah Timor Leste yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak adalah mengelabui petani.

Pemerintah Timor Leste mengatakan akan mempromosikan hasil pertaniannya, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Pada kenyataannya, pemerintahan Timor Leste lebih memilih untuk mengimpor beras tak layak dari luar negeri meski sudah tidak bergizi lagi.

Pada Kamis (13/8/2020) terdapat sekitar tiga anggota menteri yang berbondong-bondong menjemput 6.000 ton beras impor dari Vietnam.

Mereka sangat berani dan senang sekali memamerkan beras impor yang akan dijadikan ketahanan pangan nasional.

Mereka tak malu mengimpor beras yang bahkan sudah berkurang kadar gizinya.

Kendati demikian, mereka tetap rela mengeluarkan uang ribuan dollar AS untuk membelinya.

Tiga menteri pun jemput bola mendatangi pelabuhan Dili ketika beras tersebut sudah tiba.

Ketiga menteri tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Joaquim Amaral, Menteri Perhubungan dan Komunikasi José Agustinho da Silva, Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri José Lucas do Carmo da Silva.

Joaquim Amaral mengatakan bahwa pemerintah membeli beras impor tersebut dengan tujuan mengantisipasi kelaparan saat wabah Covid-19.

"Hari ini kami datang ke sini untuk menyaksikan beras yang kami beli selama krisis Covid-19. Saat itu, semua negara tidak menjual beras karena upaya pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Vietnam, membeli beras untuk menjamin stok nasional kita," kata Menteri Joaquim. 

* Kondisi Perekonomian Timor Leste

Kondisi Timor Leste masih terjebak dalam kemiskinan.

Wilayah yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 itu masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Situasi pandemi pun membuat upaya Timor Leste keluar dari kemiskinan terhambat.

Mengutip Kompas.com, pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund, di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.

Selain menyebabkan besarnya pengeluaran pemerintah, pandemi juga berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, serta melambatnya perdagangan ekspor-impor.

Data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, menunjukkan ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.

Selama ini, Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak.

Terkait perekonomian Timor Leste, rupanya organisasi ini sampai harus pecahkan rekor sumbangannya untuk Bumi Lorosae.

Melansir Macau Business (18/9/2020), Uni Eropa akan memberikan € 8,35 juta ($ 9.85 juta) dukungan anggaran langsung ke perbendaharaan Timor Lorosae.

Itu merupakan jumlah tertinggi yang pernah ada.

Selain memberikan sumbangan anggaran langsung kepada Timor Leste, Uni Eropa juga mempertahankan beberapa program dengan mitra lain.

Hal itu ditunjukkan oleh dokumen yang menyertai RUU anggaran pemerintah tahun 2020.

“Ini adalah sumber pendanaan baru yang diperkenalkan pada anggaran 2020,” menurut salah satu bunyi dokumen.

“Termasuk dalam anggaran ini dengan item operasionalnya sendiri, karena dukungannya akan digunakan langsung oleh instansi pemerintah.”

RUU tersebut, yang telah diserahkan ke parlemen, mencatat bahwa model dukungan anggaran langsung UE telah ada sejak 2014, dengan perjanjian terbaru ditandatangani pada tahun 2016, di bawah Dana Pembangunan Eropa ke-11.

Dana tersebut diarahkan ke rekening bendahara dan kemudian dibelanjakan sesuai ketentuan pemerintah.

Saat ini € 5,23 juta ($ 6,2 juta) digunakan untuk program pengelolaan keuangan publik Kementerian Keuangan, $ 2,3 juta untuk program malnutrisi Kementerian Kesehatan, dan $ 1,4 juta untuk program desentralisasi Kementerian Administrasi Negara.

Meskipun tidak dialokasikan sebelumnya, dana tersebut mencakup "tahap variabel yang bergantung pada Indikator Kinerja Utama yang disepakati antara Kementerian Keuangan dan UE," catatan dokumen tersebut.

Aparat TNI di perbatasan Napan gerebek pelaku penyelundupan BBM ke Timor Leste (Istimewah)
Tidak seperti mitra pembangunan lainnya, UE adalah satu-satunya yang selain mendanai beberapa program khusus, juga secara langsung menyuntikkan uang ke jenderal anggaran.

Dalam hal dukungan non-anggaran langsung, dokumen menunjukkan bahwa tahun ini UE berencana menyalurkan sebagian besar dalam bentuk bantuan langsung, sejumlah $ 18,9 juta, terhitung sepersepuluh dari total pendanaan dari mitra pembangunan.

Sejauh menyangkut implementasi, sekitar $ 3,1 juta di antaranya akan dilaksanakan oleh UE sendiri atau badan-badannya.

Sisanya dibiayai oleh UE, tetapi dilaksanakan oleh lembaga lain, khususnya dengan sekitar $ 6 juta melalui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar $ 3,6 juta melalui Perusahaan Jerman untuk Kerjasama Internasional (GIZ) dan $ 1,13 juta melalui Pembangunan Asia Bank (ADB).

Dokumen anggaran menunjukkan bahwa dukungan UE ditargetkan secara khusus pada program Ai ba Futuru, sebuah kemitraan untuk Proyek Agroforestri Berkelanjutan.

Uni Eropa adalah donor terbesar yang mendukung Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dukungan untuk dilaksanakan dalam program desentralisasinya.

Selain Kementerian Keuangan, UE juga mendukung Pejabat Otorisasi Nasional di Kementerian Luar Negeri.

Artikel ini telah tayang di Intisari-online.com dengan judul Timor Leste Makin Terpuruk Secara Ekonomi, Organisasi Ini Harus Pecahkan Rekor Sumbangan

Artikel ini telah tayag di https://intisari.grid.id/amp/032351212/ladang-minyak-yang-jadi-pabrik-uang-timor-leste-sejak-merdeka-dari-indonesia-diperkirakan-akan-kering-tahun-2022-jika-tak-ada-gantinya-diprediksi-timor-leste-ak?page=all