Bertemu Erick Thohir Usai Bongkar Kejanggalan Pertamina, Ahok: Menteri BUMN Tuntut Transformasi

"Kita terpikir tidak mungkin kami mengawasi mengkoordinasi 142 BUMN.

Jelas, suka tidak suka, BUMN yang tidak kompetitif akan dikecilkan," ujar Erick Thohir.

Lantas, hal itu juga yang menjadi landasan pembentukan klaster-klaster BUMN agar proses pengawasan lebih murah dan menyeluruh.

Selain itu, BUMN juga diharapkan bisa menjadi lebih kompetitif dan transparan.

"Ibarat punya tiga anak, tidak mungkin dibeda-bedakan anak ke satu, dua, tiga.

Semuanya juga sama namanya anak, tapi kalau 142 kebanyakan anaknya, jadi 3 cukup.

Karena itu ada klaster 1, klaster 2, klaster danareksa, dan PPA," tuturnya.

Erick Thohir mengatakan proses transformasi itu tidak mungkin terlaksana tanpa kerja sama antara Kementerian BUMN dan para direksi perusahaan pelat merah, termasuk tim yang mendukungnya.

"Kita taruh orang-orang yang terbaik di negeri ini supaya persepsi yang terjadi bahwa BUMN itu bobrok itu salah," kata Erick Thohir.

Dalam pidatonya itu, Erick Thohir juga menyebut sejumlah nama BUMN, antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perkebunan Negara (Persero), dan PT Biofarma (Persero).

ransformasi di delapan perusahaan itu akan menjadi prioritas Kementerian BUMN, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, beredar video di media sosial Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.

Ahok juga mengkritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.

Ahok menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ahok mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.