SANKSI KERAS Bagi Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan, yang Menang Siap-siap Tunda Pelantikan

Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala daerah yang terbukti langgar protokol kesehatan akan ditunda pelantikannya bila menang nanti

Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
ILUSTRASI - Paket John-John berjalan kaki kembali ke kediamannya di Gelora Pada Eweta Sumba Barat setelah selesai pendaftaran di KPU Sumba Barat, Sabtu (5/9/2020) 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memberikan sanksi tegas bagi bakal calon kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 mesti bersiap-siap untuk ditunda pelantikannya apabila menang nanti.

Sanksi ini tengah digodok Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, pemerintah mempertimbangkan opsi menunda pelantikan para bakal paslon (yang terbukti melanggar protokol kesehatan) apabila mereka menjadi pemenang di Pilkada 2020," ujar Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2020).

Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wabup Selesai, Ini Komentar Bawaslu

Pilkada Serentak 2020 di NTT, KPU Terima Pendaftaran 27 Paket Bakal Pasangan calon Kepala Daerah

Tinggi, Angka Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Sumba Timur

Menurut Kasto, pemerintah mengangkat opsi ini untuk memastikan keseriusan paslon, termasuk stakeholder lainnya, dalam komitmen mencegah dan membantu penyelesaian penanganan wabah Covid-19 di Tanah Air.

"Selain itu, kepatuhan para bakal paslon, timses dan massa pendukungnya terhadap protokol kesehatan mutlak diperlukan sebagaimana tercantum di dalam PKPU dan juga aturan lainnya sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya," lanjut Kastorius.

Opsi menunda pelantikan ini mengemuka serta diklaim mendapatkan sambutan positif dalam rapat koordinasi antara Kemendagri dengan KPU dan Bawaslu.

Kastorius melanjutkan, selain opsi menunda pelantikan, ada opsi lain yang mengemuka, yakni menunjuk pejabat pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala daerah.

Sukseskan Pilkada Serentak 2020, TNI-Polri Gelar Rapat Koordinasi Bersama KPUD TTU, Simak INFO

Pilkada Serentak 2020, Ini 10 Daerah Paling Rawan Ketidaknetralan ASN, NTT Bagaimana?

"Ini dilakukan jika kepala daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa pilkada atau kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serta penegakan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19," tambah Kasto.

Hingga Selasa ini, Kemendagri mencatat, ada 260 bakal paslon melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020.

Jumlah itu didasarkan pada pengawasan terhadap 650 bakal paslon yang mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada.

Kasto tidak merinci bakal calon kepala daerah mana saja yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

Di NTT, Tumpukan massa Saat Pendaftaran

Komandan Satgas (Dansatgas) Covid-19 Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigjen TNI, Samuel Petrus Hehakaya kecewa dengan tumpukan massa pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan di 9 kabupaten di NTT.

Tumpukan massa hingga melakukan pawai tersebut terlihat tambahnya, jelas tidak menaati protokol kesehatan yang sudah ditegaskan pemerintah guna menekan penularan virus Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved