Berita Sumba Timur Terkini
SP 2020- Terjunkan 302 Petugas , BPS Ingatkan Protokol Kesehatan
Bernhard juga mengatakan, sebelum menerjunkan petugas, pihaknya telah melakukan rapid test kepada semua petugas. Rapid test ini dilakukan di RS Imanue
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/WAINGAPU - BPS Kabupaten Sumba Timur mengingatkan kepada 302 petugas Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 agar mengedepankan protokol kesehatan ketika melaksanakan sensus di lapangan. Apalagi, sensus ini petugas harus dari rumah ke rumah atau door to door.
Hal ini disampaikan Kepala BPS Kabupaten Sumba Timur, Ir. Bernhard Bisilisin, Rabu (2/9/2020).
Menurut Bernhard, pihaknya telah menyampaikan kepada semua petugas agar dalam melaksanakan tugas di lapangan harus menerapkan protokol kesehatan.
"Protokol kesehatan atau protokol Covid-19 harus jadi perhatian, apalagi di Sumba Timur saat ini ada pasien positif Covid-19," kata Bernhard.
Dijelaskan, petugas sensus itu, selain dilengkapi dengan surat tugas, ada juga alat pelindung diri (APD) seperti topi,rompi, masker dan hand sanitizer.
"Kita terapkan benar protokol kesehatan sehingga pelaksanaan sensus ini bisa terhindar dari penyebaran Covid-19," katanya.
Disinggung soal suasana sensus berada dalam suasana politik, ia mengatakan, petugas sensus juga telah diingatkan agar tidak terlibat politik praktis ketika menjalankan tugas di lapangan.
" Kami telah ingatkan petugas supaya dalam bertugas tidak ada embel-embel atau muatan politik. Tidak ada tim sukses dari paket a atau atau b atau paket c," katanya.
Dikatakan, BPS Kabupaten Sumba Timur juga mengimbau kepada semua masyarakat agar bisa menerima petugas sensus untuk menyukseskan SP 2020.
"Apabila bapak, mama, umbu , rambu menemui hal-hal atau ada pertanyaan bisa menyampaikan kepada petugas atau aparat desa setempat," ujarnya.
Bernhard juga mengatakan, sebelum menerjunkan petugas, pihaknya telah melakukan rapid test kepada semua petugas. Rapid test ini dilakukan di RS Imanuel Waingapu.
Dikatakan, biaya rapid test ditanggung oleh BPS yakni dari pos anggaran DIPA BPS.
"Satu sampel Rp 150.000 dan biayanya ditanggung negara dari DIPA BPS.Kita jamin petugas yang dilapangan tidak reaktif dan tetap kedepankan protokol kesehatan," katanya.
• BPS Kabupaten Belu Kerahkan 373 Petugas Sensus
