KAMI, Sinyal Demokrasi Indonesia Masih Jalan. Saiful Mujani Senang

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) senang dengan keberadaan kekuatan diluar pemerintah seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI). 

Kehadiran KAMI  adalah sinyal bahwa demokrasi Indonesia masih jalan.

• Amien Rais dan Loyalis Ternyata Hadiri Deklarasi serta Dukung KAMI , Ini 8 Pernyataan Kelompok ini

“Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful Mujani, Pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat merilis survei tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19, Minggu (23/8/2020).

Saiful Mujani menilai, keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar.

• Setelah KAMI, Muncul KITA Dideklarasikan Mantan Relawan Jokowi-Maruf Amin, Hadapi Din Samsudin Dkk?

Adapun kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), MS Ka’ban (Mantan Menteri Kehutanan), Ahmad Yani (Mantan Politisi PPP), Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN), dan lain-lain.

Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa, 18 Agustus 2020, yang menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi.

Oleh karena itu, Saiful menegaskan bahwa pandangannya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka.

• Pekerja Swasta Sambut Positif Insentif Rp 600 Ribu Dari Pemerintah

Menurut dia, memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada.

“Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” ucap dia.

Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir.

Peretasan tersebut terjadi pada akun Twitter milik Epidemolog UI Pandu Riono serta situs berita online Tempo dan Tirto mengalami peretasan.

Adapun akun sosial media dan dua situs berita itu diketahui kritis terhadap pemerintah.

Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri.

• Jokowi Singgung Ada Yang Terusik Saat Pemerintah Lakukan Perubahan, Presiden Percaya PAN

“Yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Saiful.

“Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan mempengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi.” tutur dia.